Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Gaya Hidup    
TikTok
Presiden Trump Berkata Akan Larang TikTok di AS
2020-08-01 22:51:25
 

Trump berkata ia bisa melarang aplikasi TikTok paling cepat hari Sabtu.(Foto: EPA)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa ia akan melarang aplikasi berbagi video asal China, TikTok, di AS.

Kepada wartawan, ia berkata akan menandatangani perintah eksekutifnya paling cepat pada Sabtu (1/8).

Sebelumnya, para pejabat keamanan AS telah mengungkapkan kekhawatiran kalau aplikasi milik perusahaan China ByteDance tersebut bisa digunakan untuk mengumpulkan data pribadi warga Amerika.

Aplikasi populer itu memiliki hingga 80 juta pengguna aktif dalam sebulan di Amerika, dan larangan ini bisa menjadi pukulan telak bagi ByteDance.

"Sejauh menyangkut TikTok, kami akan melarang mereka dari Amerika Serikat," kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

Tidak jelas apakah Trump memiliki kekuasaan untuk melarang TikTok, bagaimana larangan itu akan ditegakkan, dan tantangan hukum apa yang akan dihadapi.

Microsoft berkali-kali dilaporkan bernegosiasi untuk membeli aplikasi tersebut dari ByteDance, tapi Trump tampak menimbulkan keraguan kalau kesepakatan seperti itu akan diizinkan untuk tercapai. Jika memang digolkan, berbagai laporan mengatakan kesepakatan itu akan meliputi ByteDance menggugurkan operasi TikTok di AS.

Juru bicara TikTok menolak untuk berkomentar tentang langkah tersebut namun mengatakan perusahaan "yakin dengan kesuksesan jangka panjang TikTok" di AS.

Pelarangan TikTok ini muncul pada saat meningkatnya ketegangan antara pemerintahan Trump dan pemerintah China atas sejumlah masalah, termasuk sengketa dagang dan cara Beiing menangani wabah virus corona.

Mengapa AS khawatir dengan TikTok?
Para pejabat dan politikus di AS khawatir data yang dikumpulkan oleh ByteDance lewat TikTok berakhir di tangan pemerintah China.

TikTok mengoperasikan versi serupa tapi terpisah dari aplikasi itu di China, yang bernama Douyin. Mereka mengatakan semua data pengguna AS disimpan di AS, dengan cadangan di Singapura.

Pekan ini, TikTok berkata kepada para pengguna dan regulator bahwa mereka akan memberlakukan transparansi tingkat tinggi, termasuk mengizinkan pemeriksaan algoritmenya.

"Kami tidak politis, kami tidak menerima iklan politik dan tidak punya agenda - satu-satunya tujuan kami ialah terus menjadi platform yang hidup dan dinamis, untuk dinikmati semua orang," kata CEO TikTok, Kevin Mayer, dalam sebuah kiriman pekan ini.

"TikTok telah menjadi target terbaru, tapi kami bukan musuh."(BBC/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Partai Ummat Akan Sowan ke Presiden Jokowi untuk Menginisiasi Melawan Kebiadaban Zionis Israel

MUI Kritik Pegawai KPK Ditanya Urusan Jilbab: Batalkan Hasil Tes!

Satres Narkoba Polres Jakarta Pusat Gagalkan Peredaran Sabu Seberat 310 Kg

Ustadz Tengku Zulkarnain Wafat, Begini Pesan Terakhirnya

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soal Palestina, Netty: Pemerintah Jangan Hanya Mengutuk Tapi Terlibat Aktif Galang Dukungan Internasional

Warga Usai Mudik, PMJ Layani Swab Antigen Drive Thru Gratis, Kompolnas: Terobosan Kreatif

Kerumunan, Tema Politik Yang Lagi Ngetrend

Polisi Tangkap 2 dari 3 Pelaku Perampokan dan Pemerkosaan Anak di Bekasi

Polisi Masih Dalami Kejadian Perusakan Pospol Lantas di Bekasi Barat

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2