BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekol

FITRA: Awasi Kebocoran Anggaran Pemilu Legeslatif dan Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap ajang Pemilu baik itu Legeslatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sel

Abraham Samad: Korupsi Pun Berevolusi
JAKARTA, Berita HUKUM - Kalau dulu, kebanyakan koruptor berusia di atas 40 tahun, kini usia koruptor

UN Hari Terakhir di Samarinda Amburadul, Soal Ujian Foto Copy dari Sekolah Lain
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) hari terakhir di Samarinda Kalimantan Timu

Fenomena Gerhana Bulan Merah
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat astronomi di benua Amerika akan dapat menyaksikan gerhana bulan lan

Kapal Korsel Tenggelam: Operasi Penyelamatan Berlangsung
KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Sebuah operasi penyelamatan berlangsung Rabu pagi (16/4) menyusul siny

BNN Sita Ember Berisi 5 Kilo Sabu Kristal
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil mengamankan + 5.670,1 gram sabu kris

BNN Amankan Dua Mantan Napi Lapas Narkoba Karena Kasus yang Sama
JAKARTA, Berita HUKUM - Menempatkan pecandu ke dalam Lapas, memungkinkan mereka bermetamorfosa menja

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang
FITRA: Awasi Kebocoran Anggaran Pemilu Legeslatif dan Pilpres
Abraham Samad: Korupsi Pun Berevolusi
UN Hari Terakhir di Samarinda Amburadul, Soal Ujian Foto Copy dari Sekolah Lain
Fenomena Gerhana Bulan Merah
Kapal Korsel Tenggelam: Operasi Penyelamatan Berlangsung

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang
FITRA: Awasi Kebocoran Anggaran Pemilu Legeslatif dan Pilpres
UN Hari Terakhir di Samarinda Amburadul, Soal Ujian Foto Copy dari Sekolah Lain
BNN Sita Ember Berisi 5 Kilo Sabu Kristal
BNN Amankan Dua Mantan Napi Lapas Narkoba Karena Kasus yang Sama
Bos Warung Nasi Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com