Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota komisi VI DPR-RI Fraksi Gerindra, Ir. Bambang Haryo, mengecam keras

KPK Luncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menghadirkan Pemilihan Kepala Daerah yang jujur, adil dan transparan, K

Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
JAKARTA, Berita HUKUM - FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN. Umat Islam WAJIB mengabaikan situs Islam

Mahathir Mohamad Desak Pencopotan PM Razak
MALAYSIA, Berita HUKUM - Mantan pemimpin Malaysia, Mahathir Mohamad, bergabung dengan para pengunjuk

Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan

Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya penggusuran rakyat miskin, pengelolaan ibu kota juga diwarnai kasu

Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
MALAYSIA, Berita HUKUM - Puluhan ribu orang memenuhi jalanan Kuala Lumpur dan beberapa kota Malaysia

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang peni

   

  Berita Terkini >>
   
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
KPK Luncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015
Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
Mahathir Mohamad Desak Pencopotan PM Razak
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com