Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
JAKARTA, Berita HUKUM - Kebakaran hebat hingga menewaskan banyak pekerja di pabrik PT Mandom Indones

Taliban Memiliki Pemimpin Baru
AFGHANISTAN, Berita HUKUM - Sumber yang dekat dengan pemimpin Taliban Afghanistan mengatakan bahwa k

Amnesty International Tuduh Israel 'Melakukan Kejahatan Perang'
ISRAEL, Berita HUKUM - Kelompok pegiat hak asasi manusia Amnesty International menyatakan mereka mem

827 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telah Terdaftar
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan update data pendaftaran pasangan calon

Tuntut Uang Lembur, Teknisi Focus Dipecat
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah teknisi mengeluh lantaran telah diberhentikan sepihak oleh PT Focus

BMKG: Kekeringan karena Dampak El Nino Sudah Mencapai Moderate
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena kekeringan yang kini berlangsung di beberapa wilayah Indonesia, sep

Sikap Menteri BUMN Rini Terkait Perpanjang Konsesi JICT Dipertanyakan
JAKARTA, Berita HUKUM - Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) di Pelabuhan Tanjung

Agar Tak Bebankan Rakyat, Peraturan Soal Denda Iuran BPJS Kesehatan Perlu Direvisi
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi masalah

   

  Berita Terkini >>
   
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
Taliban Memiliki Pemimpin Baru
Amnesty International Tuduh Israel 'Melakukan Kejahatan Perang'
827 Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Telah Terdaftar
Tuntut Uang Lembur, Teknisi Focus Dipecat
BMKG: Kekeringan karena Dampak El Nino Sudah Mencapai Moderate

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
BMKG: Kekeringan karena Dampak El Nino Sudah Mencapai Moderate
Sikap Menteri BUMN Rini Terkait Perpanjang Konsesi JICT Dipertanyakan
Agar Tak Bebankan Rakyat, Peraturan Soal Denda Iuran BPJS Kesehatan Perlu Direvisi
Deklarasi Front Nasional Siap 'Kembali Ke UUD 45'
Memalukan, Pemerintah Tak Mampu Bangun Gudang Penyimpanan BBM

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com