Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
SURABAYA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang baru saja terpilih, L

Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Pariwisata
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama KAA
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyiapkan re

Ombudsman Mediasi Masalah Nelayan dengan Menteri Susi
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia melakukan pro

Manajemen Iwan Fals, Tiga Rambu: Manajemen Bicara
LEUWINANGGUNG, Berita HUKUM - Ketika Iwan Fals menciptakan lagu "Desa" tidak pernah terfikir suatu s

Bom Bunuh Diri Hantam Afghanistan, 36 Orang Tewas
AFGHANISTAN, Berita HUKUM - Setidaknya 36 orang tewas dan 110 mengalami luka-luka akibat serangan bo

Raden Mas Tirtohadisoerjo, Pelopor Jurnalis Indonesia
SECARA HISTORIS, Pers mempunyai peran penting dalam bangkitnya wawasan kebangsaan dan perjuangan kem

Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Kesabaran pemuda dan rakyat terhadap ketidakbecusan pemerintahan Joko Widodo

   

  Berita Terkini >>
   
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Pariwisata
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama KAA
Ombudsman Mediasi Masalah Nelayan dengan Menteri Susi
Manajemen Iwan Fals, Tiga Rambu: Manajemen Bicara
Bom Bunuh Diri Hantam Afghanistan, 36 Orang Tewas

Untitled Document



  Berita Utama >
   
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya
Masya Allah, Pastor Lulusan Terbaik Vatikan Ini Sekarang Hafidz Quran
BNN Musnahkan 44 Kilo Sabu Dan 22 Ribu Butir Pil Ekstasi
Drama Musikal Ajak Pelajar Jauhi Narkoba
Soekarno, Jokowi dan Internasionalisme

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com