BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
INDIA, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 rumah tertimbun tanah longsor di sebuah kampung di India barat d

'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) did

Orang Tua Thailand Bisa Awasi Anak Main Game
THAILAND, Berita HUKUM - Para orang tua Thailand memiliki sekutu baru dalam usaha mengawasi game yan

Titik Api di Hutan Riau dan Kalbar Semakin Terus Membara
JAKARTA, Berita HUKUM - Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1435 H ternyata tidak serta merta menurunkan h

Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
MAKASAR, Berita HUKUM - Calon Wakil Presiden Pemenang pilihan KPU Jusuf Kalla (JK) di Hari Raya Idul

Ulah Anak Bermain Api 7 Rumah di Samarinda Hangus Dilalap Api
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kebakaran kembali terjadi di Jl. Slamet Riyadi RT.19 Kelurahan Karang Asam

Kasus Pajak Lionel Messi Diteruskan
SPANYOL, Berita HUKUM - Pengadilan di Spanyol tetap akan melanjutkan kasus pajak bintang Barcelona,

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
Orang Tua Thailand Bisa Awasi Anak Main Game
Titik Api di Hutan Riau dan Kalbar Semakin Terus Membara
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com