Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi
JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI mem

Presiden Jokowi Akan Umumkan Calon Menterinya di Tempat Khusus
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil calon-calon menteri ya

Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
CANBERRA, Berita HUKUM - Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen

Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Oleh: Ricko Wahyudi, SH, MH.

PEMBANGUNAN peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pe

Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. P

Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Terpilih sebagai Presiden dengan meraih 53% suara rakyat dalam pilpres 2014,

Ribuan Warga Antusias Arak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK ke Istana
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan warga antusias mengarak pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wa

18 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad Jenderal TNI Gatot N

   

  Berita Terkini >>
   
Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi
Presiden Jokowi Akan Umumkan Calon Menterinya di Tempat Khusus
Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi
Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
Setelah Beri Hormat Jokowi, Prabowo Tulis Pesan di Facebook
Hadir di Kementerian ESDM, CT Akan Sampaikan Saran Calon Menteri ESDM untuk Jokowi
Diperlukan Revitalisasi Makna Sumpah Pemuda Guna Semangat Kepemimpinan
Bagaimana Mengelola Kebijakan Gas Bumi? Ini Jawaban Wamen ESDM

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com