BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Demokrat Ancam Batal Dukung Pilkada Langsung
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan mencabut dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pil

Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Penjualan Saham Alibaba Pecahkan Rekor Dunia
NEW YORK, Berita HUKUM - Raksasa internet Cina, Alibaba, memgumpulkan US$25 miliar lewat penjualan s

KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun lalu (9/12), Pr

Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
PONTIANAK, Berita HUKUM - Komisi III DPR memberi perhatian serius terhadap penanganan kasus narkoba

MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
BANDUNG, Berita HUKUM Kemerdekaan pers adalah bagian dari hak warga negara untuk berekspresi, mene

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Demokrat Ancam Batal Dukung Pilkada Langsung
Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
Penjualan Saham Alibaba Pecahkan Rekor Dunia
KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com