BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara

Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono mengatakan siapapun calon waki

KPU Provinsi Jabar Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2014
BANDUNG, Berita HUKUM - Proses rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tela

Kartini Masa Kini, Berjuang Lawan Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga perempuan duduk berjejer mendampingi Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas.

Buka INACRAFT, Presiden: Jangan Ada Lagi Produk Kita Dipatenkan Bangsa Lain
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemuakakan, saat ini, produk kera

Status Tanah di Puncak Hanya Hak Pakai
BOGOR, Berita HUKUM - Status tanah di kawasan lindung dan resapan air di kawasan Puncak, Kabupaten B

ABK Indonesia Diculik Perompak di Malaka
MALAYSIA, Berita HUKUM - Perompak bersenjata api menyerbu sebuah tanker minyak Jepang di Selat Malak

AS Kerahkan Pasukan ke Polandia dan Baltik
WASHINGTON, Berita HUKUM - Amerika Serikat mengatakan mengerahkan 600 pasukan ke Polandia dan tiga n

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB
KPU Provinsi Jabar Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Pemilu 2014
Kartini Masa Kini, Berjuang Lawan Korupsi
Buka INACRAFT, Presiden: Jangan Ada Lagi Produk Kita Dipatenkan Bangsa Lain
Status Tanah di Puncak Hanya Hak Pakai

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
FITRA Tuding Jokowi Lakukan Pembiaran Banyaknya Anggaran Ganda APBD
Golkar Sebut Dua Syarat Cawapres ARB
Kartini Masa Kini, Berjuang Lawan Korupsi
WALHI Aceh Mengenang Kondisi Bumi 22 April: Save The Earth, Save of Our Life
Pengamat, Anggota DPR dan SP Tolak Rencana Akuisisi BTN oleh Mandiri
Prof Djohar Arifin Husin Bantah Kenal Tersangka Mahfud Suroso

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com