Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TNI-Polri
Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019
2018-09-25 08:26:47
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mengantisipasi upaya-upaya yang memecah belah bangsa melalui berbagai isu-isu yang tidak bertanggung jawab dan dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019, seluruh prajurit TNI-Polri tidak boleh terbawa arus tersebut dan harus dapat membantu meredamnya.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat video conference bersama lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden tahun 2019 di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/9).

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, tugas prajurit TNI-Polri dalam Operasi Mantap Brata 2018 adalah untuk menghadapi Pemilu 2019,dengan menjamin pelaksanaan yang tertib, aman, lancar dan sukses. Untuk itu, Komandan Satuan di berbagai daerah harus bertanggung jawab kepada anggotanya untuk memberi pemahaman, penjelasan positif dan rasa aman kepada masyarakat.

Selanjutnya Panglima TNI menyampaikan bahwa dalam membangun kedewasaan masyarakat, para Komandan Satuan apabila menemukan hal-hal kontraproduktif maka harus segera mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan memberikan penjelasan yang positif kepada masyarakat,sehingga tidak timbul opini yang salah karena yang akan merasakan kerugiannya adalah rakyat.

"Masyarakat harus diberi wawasan dan pemahaman bahwa pesta demokrasi sejatinya adalah perhelatan untuk menentukan pilihan rakyat yang terbaik," ujarnya.

Panglima TNI mengatakan bahwa dalam menentukan pilihan tersebut jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak artinya walaupun berbeda pilihan dan pendapat, tidak boleh membenci satu sama lain dan terpecah belah. "Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar namun bila diarahkan untuk membenci atau memusuhi pihak lain, itu artinya merupakan ajakan yang salah," katanya.

Hadir dalam video conference diantaranya Menkopolhukam RIJenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan S.H., Ketua KPU Arief Budiman, para Asisten Panglima TNI dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Santos G. Matondang, M.Tr.(Han/TNI/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan

 

  Berita Terkini
 
Real Count C1 TPS oleh BPN Sudah 600 Ribu Lebih, Prabowo-Sandi Menang 62 Persen

Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia

Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung

Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU

Rizal Ramli: Kita Sepakat Pilpres, Tetapi Bila Super Curang Artinya Menantang People Power

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2