Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Potret Kabinet, Singkirkan Yang Lemah dan Ambil Yang Kuat
2019-10-29 05:31:05
 

Ilustrasi. Sidang Kabinet Paripurna pertama Kabinet Indonesia Maju.(Foto: @jokowi)
 
Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI SUDAH umumkan para pembantunya yang duduk di kabinet. "Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden", kata Jokowi saat memberi pembekalan kepada para pembantunya itu.

Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud profesional itu tidak otomatis bahwa mereka itu punya kompetensi di bidangnya sehingga bisa kerja secara profesional. Sebagian kementerian diserahkan kepada orang-orang yang justru diragukan kompetensinya. Siapa diantaranya? Analisis sendiri!

Hal ini tidak hanya berlaku di kabinet Jokowi. Tapi juga sering terjadi di pemerintahan sebelum Jokowi. "Bagi-bagi kue" untuk timses dan bohir tetap menjadi unsur yang tak bisa dihindari. Melihat fakta ini, maka profesional tidak selalu punya arti bahwa mereka dipilih sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

Kata profesional lebih tepat diartikan sebagai "menteri non parpol". Dilihat dari sini maka ada kesalahan istilah yang perlu diluruskan. Karena kata "profesional" tidak merepresentasikan sepenuhnya kompetensi mereka.

Sementara dari parpol ada 16 menteri. Hampir semua partai pengusung mendapat jatah. Lima untuk PDIP. Masing-masing tiga menteri untuk Golkar dan Nasdem. PKB dapat jatah dua menteri. PPP dapat satu menteri.

Ini wajar untuk stabilitas politik. Semua presiden terpilih akan melakukan hal yang sama. Tapi, akan jauh lebih ideal jika utusan dari parpol ini adalah orang-orang profesional. Maksudnya, orang-orang yang direkomendasikan parpol mesti memiliki kompetensi sesuai posisinya. Jadi, presiden sudah seharusnya memberi syarat "integritas dan kapasitas" terhadap orang-orang yang direkomendasi parpol. Sayangnya, faktanya tidak seperti itu.

Selain parpol pengusung, Gerindra dapat jatah dua kursi menteri. Yaitu Menhan untuk Prabowo dan KKP untuk Edhy Prabowo. Hebat dong? Jadi pembantu kok hebat sih mas...mas.. Pembantu tetap pembantu. Takdirnya ada di telunjuk presiden. Kapan saja bisa diresuffle. Apalagi sudah diancam veto oleh Menkopolhukam dan dikawal wakil menteri dari pendukung Jokowi.

Saat ini Prabowo dibutuhkan Jokowi untuk memastikan bahwa Gerindra tak oposisi. Bisa merepotkan. Jika nanti keadaan politik sudah stabil dan Jokowi tak lagi butuh Gerindra, bisa saja dua menteri dari Gerindra ini disingkirkan. Apalagi jika Prabowo neko-neko. Ganti!

Dengan jumlah 34 menteri, tentu Jokowi tak bisa mengakomodir semua pendukung dan mereka yang ikut berkontribusi terhadap pemenangannya di pilpres. Karena itu, Jokowi memprioritaskan mereka yang bisa memberi kekuatan politik untuk lima tahun kedepan. Yang tak dibutuhkan? Goodbye.

Diantara mereka yang tak dianggap memberi kekuatan politik adalah pertama, parpol seperti Hanura, PBB, Perindo, PSI dan PKPI. Meski all out dukung Jokowi, tapi lima partai ini tak punya anggota di parlemen. Karenanya, Jokowi tak merasa perlu untuk melibatkan mereka.

Selain lima partai tersebut, Demokrat dan PAN juga tak dibutuhkan Jokowi. Meski sempat merapat ke istana segera setelah hasil quick count diumumkan, tapi gayung tak tersambut. AHY yang isunya digadang-gadang jadi Menpora, lewat. Demikian juga dengan PAN. Teriakan Bara Hasibuan, kader PAN yang terus berupaya menembus dinding istana, gagal total. Apakah kedua partai ini mau oposisi? Demokrat Sepertinya tidak. Jokowi pasti sudah menghitungnya. Dengan kasus yang rumornya melibatkan anggota keluarga Cikeas, Demokrat sepertinya lebih aman kalau tak oposisi. PAN? Jika harus oposisi, terpaksa. Tentu gaungnya di mata rakyat beda dengan PKS yang dari awal tetap konsisten memilih berada di luar pemerintahan. Faktor Amien Rais yang selalu lantang membuat Jokowi tak nyaman. Toh kalau mau oposisi, PAN tak dianggap akan membahayakan bagi Jokowi.

Kedua, Jokowi juga tak memberi jatah menteri kepada tokoh-tokoh NU, Ansor dan Banser. Zainuttauhid yang dipilih sebagai wamenag lebih mewakili PPP dari pada NU. Menteri agama yang biasanya jadi jatah NU, pun diberikan kepada militer. Kondisi ini membuat sejumlah aktifis dan para kiai NU menyayangkan. Apakah ini bertanda bahwa Jokowi tak lagi butuh NU? Boleh jadi. Karena Jokowi sudah tak butuh dukungan untuk nyapres di 2024.

Ketiga, sejumlah orang yang tak diragukan kinerjanya saat pilpres. TGB, Ngabalin dan Kapitra adalah sebagian sosok yang "luar biasa" pembelaannya terhadap Jokowi. Tinggalkan habitatnya untuk merapat dan memperjuangkan kemenangan Jokowi. Ada juga Wiranto dan Moeldoko, dua mantan panglima yang orasinya berapi-api. Mereka tak diakomodir. Kenapa? Mungkin tak lagi punya kekuatan yang jadi alasan bagi Jokowi untuk membutuhkan mereka.

Dari komposisi Kabinet Indonesia Maju ini kita bisa menilai bahwa Jokowi hanya butuh empat kekuatan politik. Pertama, kekuatan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). LBP adalah kekuatan utama Jokowi. Posisinya masih number one. Tetap Menko Maritim, bahkan ditambah kewenangannya mengurusi investasi. Selain itu, Jokowi juga mengakomodir Mahfudz MD sebagai Menkopolhukam dan Fachrur Rozi sebagai Menteri Agama. Dua tokoh ini dikenal sebagai kolega dan orang dekat LBP. Dari sisi ini, nampak Jokowi masih sangat tergantung kepada -dan tak bisa lepas dari- LBP. The real presiden, kata nitizen.

Kedua, PDIP. 128 kursi di parlemen tak bisa diabaikan oleh Jokowi. Meski dalam sejumlah hal, Jokowi seringkali tak nyaman dan sejalan dengan Megawati. Ini bisa dilihat dari Pilgub 2018. Jokowi dan Mega sering berbeda dukungan calon. Kendati terbanyak anggota parlemennya dan punya Jenderal Budi Gunawan di BIN, Megawati tetap tak mampu menggeser posisi dan pengaruh lekuatan LBP yang punya sejarah panjang dalam perjuangan dengan Jokowi.

Ketiga, sejumlah partai pengusung seperti Golkar, Nasdem, PKB dan PPP. Meski tak sekuat LBP dan PDIP, partai-partai ini dibutuhkan untuk mengamankan suara di parlemen. Gerindra? Yang penting tak oposisi. Sepertinya, tak lebih dari itu kebutuhan Jokowi terhadap Prabowo.

Dan keempat adalah institusi kepolisian. Dengan diangakatnya Jenderal Tito Karnavian sebagai menteri Dalam Negeri dan calon Kapolri diserahkan kepada Komjen Idham Aziz, orang dekat Tito, menunjukkan Jokowi membangun formasi kekuatan yang tak banyak berubah dari periode sebelumnya.

Kecuali tradisi kementerian Agama yang digeser dari jatah NU dan Kemendikbud yang hilang dari kader Muhammadiyah. Dua bidang ini yaitu urusan agama dan pendidikan terbuka peluang untuk mengalami perubahan. Ke arah sekularisasi? Banyak pihak yang menilai seperti itu.

Jakarta, 26/10/2019.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kepala LAN Adi Suryanto Lantik Pengurus Baru IWI Periode 2019-2023,

Muslim Rohingya Tuntut Keadilan di Mahkamah Internasional: 'Myanmar Harus Bertanggung Jawab Terjadinya Genosida'

Vokalis Roxette, Marie Fredriksson Meninggal Dunia

Hari HAM Internasional, Pemerintah: Saatnya Bangun Kabupaten dan Kota Peduli HAM

LPSK Sebut 3 Langkah Ini Perlu Ditempuh Pemerintah untuk Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2