Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilbup & Pilkot
Politik Uang Diduga Warnai Pilkada Buton
 

Hakim konstitusi M Akil Moctar (Foto: Humas MK)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pasang bakal calon Kepala Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, La Uku-Dani diduga lolos sebagai calon, karena memberikan uang Rp 84 juta kepada KPUD Buton. Penyebutan uang itu disampaikan saksi Suparman dalam sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi yang dipimpin hakim konstitusi M Akil Mochtar di gedung MK, Jakarta, Senin (12/9).

Menurut Suparman, pemberian duit itu dilakukan di Jakarta dan Baubau. "Pemberian pertama, senilai Rp 35 juta diberikan ke anggota KPU Buton, Sumarno di Hotel Classic, Jakarta pada 9 Juli lalu. Sedangkan sisanya, sekitar Rp 49 juta diberikan di Baubau pada 11 Juli 2011," kata Suparman, seperti dikutip mediaindonesia.com.

Penyerahan duit itu, lanjutnya, disaksikan sejumlah saksi. Antara lain Ketua DPC Pakar Pangan Buton, Haryasi dan Ketua DPD Pakar Pangan Sulawesi Utara, La Maulana.

Uang tersebut, kata Suparman, diberikan berdasar permintaan dari Sumarno sebagai syarat, agar meloloskan La Uku-Dani sebagai calon bupati dan wakil bupati. "Apalagi KPU Buton sudah sesumbar di media massa, bila asangan La Uku-Dani sudah aman dan berpeluang lolos verifikasi," ujar dia.

Saksi lain, Haryasi, juga menyatakan adanya penyerahan uang itu baik di Jakarta dan Baubau. Bahkan, dia mengaku menyaksikan penyerahan uang itu. "Penyerahan uang di Baubau dilakukan di dalam mobil, langsung diserahkan ke Sumarno," kata Haryasi.

Atas ketidaklolosan itu, meski sudah menyerahkan sejumlah uang, Suparman pun melaporkan Sumarno ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pelaporan tersebut pun ditindaklanjuti Panwaslu dengan pemanggilan KPU Buton. Tapi panggilan itu tidak mendapat respons.

Selain pasangan La Uku-Dani, KPU Buton juga digugat oleh pasangan Samsul Umar Abdul Samiun-La Bakry dan Abdul Hasan Mbou-Buton Ahmad. Di sidang kedua ini, sebanyak enam saksi memberi keterangan tentang adanya pemberian uang dan penghilangan berkas oleh KPU Buton. "Ada upaya penghilangan berkas sehingga pasangan La Uku-Dani tidak lolos verifikasi," kata Suparman.

Namun semua tuduhan itu mendapat bantahan dari kuasa hukum KPU Buton, Afirudin. Dia meminta para pemohon menunjukkan bukti konkret tentang penyerahan uang tersebut. Sidang itu ditunda hakim Akil hingga 13 September mendatang. "Agenda sidang pembuktian untuk mendengar keterangan saksi dari pemohon," ujar Akil. (mic/biz)




 
   Berita Terkait > Pilbup & Pilkot
 
  KPU Bandung Minta Cawalkot Parpol dan Independen Segera Show
  Warga Kota Bekasi Memilih Walikota
  Pilkada Kota Gorontalo Dikhawatirkan Rawan Konflik
  Warga Kabupaten Tangerang Gunakan Hak Pilihnya
  2 Pasangan Balon Mendaftar di KPU
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Gerindra-PKS Sepakati Nama Cawagub, Anies Siap Teruskan Ke DPRD DKI

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Tangkap 6 Pelaku Kasus Ekploitasi dan Perdagangan Anak Dibawah Umur

Soal Narasi 'Kriminal', Menkumham Yasonna Laoly Minta Maaf ke Warga Tanjung Priok

Polda Metro Jaya Beberkan Hasil Pengungkapan Narkotika Ganja Total 1,3 Ton

PN Jakarta Pusat Paling The Best

Bupati Indra Yasin Siapkan Anggaran 1,5 Milyar Untuk Polres Gorut

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2