Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Pemilu
Polisi Diminta Hati-Hati Mengunakan Pasal Makar
2019-05-18 07:24:25
 

Ilustrasi. Dr. Eggi Sudjana, S.H, M.Si yang menjadi tersangka karena dituduh makar saat didepan kantor Bawaslu Ri di Jakarta.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta polisi berhati-hati dalam menggunakan istilah makar. YLBHI menganggap penggunaan istilah makar tidak tepat karena bertentangan dengan substansi hukum.

Ketua Umum YLBHI, Asfinawati mengatakan terdapat sebelas tanda negara hukum Indonesia tengah terancam oleh kebijakan pemerintah. Salah satu tandanya ialah pengenaan pasal makar terhadap lawan pemerintah alias oposisi.

"Penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan jadi salah satu poin pemerintah (berperilaku) membahayakan demokrasi," katanya dalam konferensi pers di kantor YLBHI pada Selasa, (14/5) lalu.

Ia menjelaskan pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diterjemahkan sebagai makar dalam bahasa Belanda tertulis aanslag. Ia mengingatkan kata itu bermakna serangan yang berarti ditujukan pada kepala negara. "Artinya apabila tidak ada serangan atau percobaan serangan maka belum dapat dikatakan makar," ujarnya.

YLBHI menyayangkan penggunaan pasal makar yang dianggap tidak tepat. Ia menangkap pertanda bahwa seolah tiap lawan pemerintah mesti diganjar dengan pasal makar. Padahal menurutnya, pihak yang dianggap melawan pemerintah hanya mengutarakan kritik terhadap pemerintah.

"Tercatat kepolisian mengenakan pasal ini untuk aksi demonstrasi terkait Papua, eks Gerakan Fajar Nusantara dan lawan politik pemerintah," ucapnya.

YLBHI menilai penggunaan pasal makar sebenarnya bertolak belakang dengan demokrasi dan substansi hukum. Asfinawati memandang semua warga negara mestinya ditindak berdasarkan pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Kalau ada pelanggaran hukum ya pakai pelanggaran hukum yang ada. Kalau tidak ada ya dibebaskan tapi jangan sampai menggunakan pasal makar sembarangan," tuturnya.

Diketahui, saat ini tokoh aktivis dan politisi dari PAN yang berprofesi sebagai pengacara kondang sekaligus pendukung Capres Prabowo, Eggi Sudjana tengah berhadapan dengan hukum. Eggi disangkakan dengan pasal makar.(republika/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Catatan Pemilu Jadi Tekad Perbaikan Pemilihan 2020
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
DPR RI: Kinerja Mentan Amran Terbaik

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong

Api Dalam Sekam, Jokowi Butuh Staf Khusus Bidang Aceh

Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2