Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Tambang
Polda Banten Tutup 4 Tambang Emas Ilegal Penyebab Longsor
2020-01-21 07:41:00
 

Ilustrasi. Tampak jembatan rusak parah akibat banjir bandang di lebakgedong, Banten, Sabtu (12/1).(Foto: BH /sya)
 
BANTEN, Berita HUKUM - Satgas Penambang Tanpa Izin (PETI) Polda Banten menutup lokasi penambangan emas ilegal yang menjadi penyumbang bencana longsor dan banjir di Lebak, Banten awal Januari 2020 yang lalu.

Kapolda Banten, Irjen Agung Sabar Santoso menyampaikan, jajarannya berhasil mengidentifikasi lokasi tambah ilegal yaitu di Kampung Cikomara RT 04/02 Desa Banjar Irigasi, Kecamatan Lebak Gedong; Kampung Hamberang RT 04/06 Desa Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas dan di Kampung Tajur RT 06/04 Desa Mekarsari, Kecamatan Cipanas. Ketiga lokasi tambah ilegal itu kini sudah ditutup.

Agung menambahkan, selain di lokasi tersebut, timnya juga telah melakukan penyelidikan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak, dan didapati keberadaan tambang ilegal.

"Investagasi yang kita lakukan, penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak, akibat curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya labil, adanya garapan sawah di TNGHS dan salah satunya adalah aktivitas PETI," kata Agung kepada wartawan, Senin (20/1).

Agung menambahkan, saat ini tim Satgas Peti telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan beberapa barang bukti serta telah memeriksa sejumlah saksi-saksi.

Satgas PETI ini, jelas Agung terdiri dari Gabungan Penyidik Bareskrim Polri, Ditkrimsus Polda Banten, Polres Lebak dan Satgas dari Dinas Terkait di Pemerintahan.

"Empat tempat pengolahan tambang di wilayah Lebak Gedong dan Cipanas, kita lakukan penindakan berupa pemasangan garis police line. Kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap 12 saksi, baik pekerja, pengawas dan empat saksi ahli," jelasnya.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, didapati keterangan bahwa pekerja yang mengoperasikan mesin pengolah emas atau gelundung dibayar Rp 100 ribu per harinya, sementara pekerja dibagian pemecah urat emas dari batu menjadi serbuk diberi upah Rp 25 ribu per karung.

Agung menambahkan, pihaknya masih melakukan penyelidikan dan pengembangan. Pasalnya dari keempat lokasi pengolahan tambang ilegal saat dilakukan pengecekan dan penyegelan sedang tidak beroperasi atau tidak ada kegiatan pengolahan emas.

"Para pemilik juga belum kita periksa, karena saat dilakukan penyisiran dan tindakan di lokasi, mereka sedang tidak di rumah, namun akan terus kita lakukan interogasi dan pemeriksaan," pungkas Agung.(RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Polda Metro Tangkap Pria Penipu yang Pakai Akun Facebook Palsu dengan Profil Wanita

Kasus Kematian Corona Covid-19 Indonesia Tertinggi di Dunia

Polisi Ungkap 3 Kasus Penyebaran Hoax terkait Wabah Virus Covid-19

 

ads2

  Berita Terkini
 
Langgar Maklumat Kapolri Pencegahan Covid-19, Kapolsek Metro Kembangan Kompol Fahrul Sudiana Dicopot dan Dimutasi

HNW: Atasi Pandemi Covid-19 dengan Karantina Wilayah, Bukan dengan Rencana Darurat Sipil

Hidayat Nur Wahid: Agar Pemerintah Perhatikam Saran MUI, Prioritaskan Penanganan Covid-19

Implementasi Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Masih Membingungkan

Komisi II Setujui Penundaan Tahapan Pilkada Serentak 2020

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2