Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Harus Lewat Keputusan Politik dan Revisi UUD
2022-01-17 10:59:52
 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan perpanjangan masa Presiden harus melalui kesepakatan politik dan revisi Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, menurutnya, setiap gagasan dan ide politik apapun perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengenai perpanjangan masa presiden tersebut.

"Semua gagasan dan ide harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta keputusan politik," Jelas Doli usai mengikuti rapat Pansus RUU Ibu Kota Negara (IKN) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Ia menyampaikan, bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden perlu diawali dengan konsensus (kesepakatan) politik.

Lalu, setelah itu dilakukan upaya perubahan atau revisi undang-undang yang menjadi payung hukum keberadaannya. "Mengubah peraturan perundangan-undangannya kan banyak elemennya, macam macam. Ada DPR, DPD, masyarakat, dan sebagainya," ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia menyampaikan bahwa kalangan dunia usaha berharap agar ada perpanjangan masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas untuk mendorong perekonomian lebih baik ke depannya.

"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ruang dipertimbangkan ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses dimundurkan jauh lebih baik," ucap Bahlil dalam acara rilis temuan survei salah satu lembaga riset nasional, Minggu (9/1/2022) lalu.(rdn,dew/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Kerja KPK Terasa sampai Desa, Petani Kopi Pesawaran Dukung Firli Maju Pilpres 2024
  Komunitas Buruh Samarinda Dorong Firli Maju Pilpres 2024
  Wasekjen Golkar: KIB Itu Terobosan dan Kerja Sama Politik untuk Pilpres, Pileg, dan Pilkada
  Pertemuan SBY dan Surya Paloh, Konfirmasi Koalisi Pemerintah Pecah?
  Disebut Layak Maju Pilpres, Firli: Mohon Jangan Ganggu Saya dengan Wacana Capres
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anies akan Mampu Melakukan Perubahan dan Perbaikan Pembangunan Bangsa

Polisi Tetapkan 6 Tersangka, Kasus Tragedi Kanjuruhan Malang

Komunitas Bentor Polewali Dukung Firli Bahuri Maju Capres di Pilpres 2024

Tindakan Represif Personel TNI terhadap Suporter di Stadion Kanjuruhan Malang Bakal Diproses Pidana

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Dicopot dari Jabatannya

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2