Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Perlu Kesepahaman DPR dengan Pansel Capim KPK
2019-09-10 06:30:53
 

Ilustrasi. Gedung KPK RI.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon Junaidi Mahesa mengungkapkan, membangun kesepahaman antara DPR dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK sebagai perpanjangan tangan Presiden, penting dilakukan. Karena selama ini KPK seolah-olah tidak satu frekuensi dengan legislatif ataupun eksekutif, padahal dalam membangun negara yang maju tiga poros kekuatan politik, trias politika harus bersinergi.

"Komisioner KPK dipilih DPR, tiba-tiba orang yang pernah dipilih DPR itu tidak percaya dengan DPR. Misalnya Busyro (Mantan Ketua KPK) bilang, DPR korup," ujar Desmon saat Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansel Capim KPK, di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Dia juga menyinggung soal rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK, menurut Desmon pembentukan Dewas KPK sudah menjadi kesepakatan bersama, tetapi kenapa tiba-tiba disangkal. Pembentukan Dewas KPK ada dalam draf RUU KPK yang sudah diusulkan sejak November 2015. Namun pembahasannya sempat ditunda di periode kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Diusulkan Dewan Pengawas dalam draf RUU, padahal dalam rapat KPK pada poin 4 dari catatan yang mereka jawab atas pertanyaan Komisi III, diusulkan Dewan Pengawas. Hari ini dianggap hal tersebut melemahkan, dan orang yang duduk sebagai ketua membantah itu," papar Desmon.

Dia juga mengkritisi pegawai KPK yang berdiri sendiri bukan bagian dari ASN (Aparatur Sipil Negara). Padahal pemerintah sedang menggalakan penataan sistem kelembagaan negara, tapi ini seolah-oleh bertolak belakang, pegawai KPK tidak mau dimasukan dalam kategori ASN. "Pegawai berdiri sendiri, komisioner kelembagaan seolah-olah berbeda dengan alat kelengkapan negara. Kenapa mereka (KPK) anti kritik tidak mau diganggu," tandas Desmon.(eko/es/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > KPK
 
  Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa
  Ketika KPK Sudah Jinak
  Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji UU KPK
  Para Advokat Pertegas Petitum Permohonan Uji UU KPK
  Penggeledahan Kantor PDIP Harus Seizin Dewas KPK, Bukti Pelemahan KPK
 
ads1

  Berita Utama
PMJ Tangkap 11 Tersangka Curanmor dari 3 Kelompok, 9 Pelaku Ditembus Timah Panas

Ingat!! Awal Februari 2020, Tilang Elektronik Resmi Berlaku bagi Pengendara Motor di Jakarta

Polisi Tangkap 3 Tersangka Pemalsu Dokumen Akta Nikah, Salah Satu Pelaku Ngaku Pendeta

Benny K Harman: Pak Firli, Kasus Masiku Momentum KPK Buktikan Tidak Di Bawah Penguasa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua MPR RI Ajak Semua Elemen Bangsa Jihad Melawan Narkoba

PMJ Tangkap 11 Tersangka Curanmor dari 3 Kelompok, 9 Pelaku Ditembus Timah Panas

Ingat!! Awal Februari 2020, Tilang Elektronik Resmi Berlaku bagi Pengendara Motor di Jakarta

Virus Corona: Ratusan Warga Asing Dievakuasi dari Wuhan, TNI AU Siapkan 3 Pesawat

Kedutaan Amerika Serikat di Baghdad Kena Hantam Tiga Roket

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2