Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Perekrutan Pengawas TPS Tak Boleh Langgar UU
2019-03-20 08:16:05
 

Ilustrasi. Petugas di TPS saat hari pencoblosan Pemilu.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga saat ini masih kesulitan dalam melakukan perekrutan petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan, meskipun masih kurang 55.000 pengawas TPS, perekrutan tersebut tidak boleh melanggar Undang-Undang yang berlaku.

"Persyaratan pengawas TPS itu memang ada di Undang-Undang, tertulis jelas bahwasanya persyaratan menjadi pengawas TPS minimal berusia 25 tahun serta harus lulus SMA sederajat. Nah ini ternyata di beberapa daerah mengalami kesulitan perekrutannya," kata Ninik, sapaan akrabnya kepada media, seusai memimpin rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Kekurangan PTPS dirasakan sendiri oleh politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini saat bertemu dengan Bawaslu Jawa Timur beberapa waktu lalu. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. "Ada yang umur 25 tahun, tapi tidak lulus SMA. Ada yang baru lulus SMA, umurnya baru 18 tahun. Kita berdebat, bagaimana solusi yang tepat," tambah Ninik.

Legislator dapil Jawa Timur III itu berharap Bawaslu proaktif dalam mengupayakan perekrutan Pengawas TPS, agar kebutuhan Petugas TPS terpenuhi di masing-masing TPS. Komisi II DPR RI akan melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR RI untuk didiskusikan dengan Presiden guna mencari solusi terbaik.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Abhan mengakui pihaknya merasa kesulitan melakukan perekrutan Pengawas TPS dikarenakan adanya persyaratan batas minimal usia dan jenjang pendidikan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar berpartisipasi mengikuti seleksi ini.

Adapun persyaratan untuk menjadi pengawas TPS adalah minimal usia 25 tahun, berpendidikan SMA sederajat, bukan pengurus partai politik, bukan tim sukses peserta pemilu dan berintegritas. Paling lambat, pengawas TPS harus sudah dilantik oleh Bawaslu pada 25 Maret 2019 mendatang.(es/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Saksi Ungkap 'Suara Siluman' di Distrik Heram
  Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
  Komisi II Sarankan Pemilu Selanjutnya Gunakan Data Dukcapil
  Terbukti Lakukan Curang, 5 Petugas PPK Loa Janan Ilir Samarinda Divonis Penjara
  Paska Pemilu, LSM Mitra Bentala Lampung Serukan Jaga Persatuan
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Polda Metro Jaya Musnahkan Sabu 71,8 Kg dan 15.326 Butir Ekstasi, Kasus Juni-Agustus 2019

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

 

  Berita Terkini
 
Jampidsus Godok Standarnisasi Penanganan Perkara Pidana Pajak

PKS: Pemindahan Ibu Kota RI untuk Pemerataan Kurang Tepat

Walikota Surabaya Tri Rismaharini: Warga Papua, Maafkan Kami

Wakil Ketua DPR Minta Kerusuhan Manokwari Ditangani Cepat dan Tepat

Heri Gunawan: RAPBN Harus Berjalan Tepat Sasaran

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2