Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Kemenhan
Peran Aktif Badan Usaha Milik Swasta Dinilai Sangat Penting Memajukan Industri Pertahanan
2019-11-09 05:05:43
 

Tampak para narasumber diskusi publik peran BUMS dalam Industri Pertahanan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan) Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Bondan Tiara Sofyan mengatakan ada 102 Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang tercatat terlibat di Kemenhan. Namun, hanya 54 yang aktif terlibat dalam industri serta kegiatan pertahanan.

Keaktifan tersebut, lanjut Tiara, dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam pameran industri pertahanan. Serta keikutsertaannya dalam Defence Industry Cooperation Meeting (DCIM).

"Jadi bisa dibayangkan dari 102 yang terdata hanya 54 yang aktif. Yang lain diundang tidak datang. Terakhir kami minta data minggu lalu untuk kapasitas produksi. Begitu sulitnya kami minta data. Padahal itu untuk kepentingan rakyat kita," kata Tiara dalam diskusi Peran Industri Pertahanan Swasta Nasional "Dalam Menunjang Pertahanan Nasional Dan 10 Tahun Revitalisasi Industri Pertahanan", di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, Kamis (7/11).

Kendati demikian, Ditjen Kemenhan RI akan terus mendorong agar para BUMS di bidang pertahanan semakin aktif. Dengan ini, katanya, pihaknya akan semakin luas dan gencar mempublikasikan program-program Kemenhan terkait industri pertahanan.

"Pastinya kita akan mengundang mereka agar bisa ikut serta ke program kita," kata Bondan.

Menurutnya, dengan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan), pertahanan bangsa Indonesia akan lebih dipandang negara terbaik.

"Karena pimpinan Menhan yang sekarang khususnya Pak Wamenhan sangat concern mengenai kemanfaatan dan kebermanfaatan dari kapasitas industri," pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Pertahanan Indonesia (KKIP) Eris Herryanto memprediksi, industri pertahanan Indonesia akan mengalami perkembangan dalam lima tahun ke depan. Karena BUMN dan pihak swasta diperkirakannya akan berkolaborasi untuk melakukan inovasi dalam pengembangan alutsista.

"Kalau saya simpulkan dari kunjungan Pak Menhan kemarin ke PT Pindad, industri alutsista kita akan bisa berbicara banyak ke depannya," tukasnya.(bh/amp)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2