Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pendidikan
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
2020-07-09 15:05:09
 

Acara pelimpahan LHP KPK terkait kasus dugaan gratifikasi Tunjangan Hari Raya (THR) Rektor UNJ oleh Dirreskrimsus Polda Metro kepada Plt.Irjen Kemendikbud RI Chatarina Muliana Girsang, disaksikan Kabid Humas PMJ Kombes Pol Yusri Yunus dan pejabat UNJ.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menghentikan proses tahapan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) kepada pegawai Kemendikbud RI. Sebelumnya, Polisi menyelidiki kasus tersebut setelah menerima pelimpahan dari KPK.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat PMJ Kombes Pol Yusri Yunus, pihaknya menarik kesimpulan tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari penyelidikan hasil limpahan KPK, penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimum Polda Metro Jaya tidak menemukan suatu peristiwa tindak pidana korupsi," kata Yusri dalam konferensi pers, didampingi Plt.Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang, Dirreskrimsus PMJ Kombes Pol Roma Hutajulu, dan pejabat KPK, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (9/7).

Yusri mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Selain itu, sudah ada 44 orang yang diperiksa sebagai saksi, termasuk 2 saksi ahli pidana. Yusri juga menyebut pihaknya telah menggelar rekonstruksi.

Berdasarkan keterangan saksi ahli, lanjut Yusri, perbuatan pidana dalam peristiwa itu tidak sempurna dan tidak masuk dalam unsur-unsur yang dipersangkakan.

"Dengan tidak ditemukannya peristiwa korupsi, maka penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus melakukan penghentian penyelidikan dalam rangka kepastian hukum," jelas Yusri.

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Roma Hutajulu menjelaskan, proses penyelidikan yang dilakukan polisi sudah dilakukan sejak polisi menerima limpahan laporan hasil penyelidikan KPK pada Mei 2020 lalu. Dalam kasus itu, polisi sudah memeriksa 44 saksi, termasuk ahli, CCTV, dan melakukan rekonstruksi di dua lokasi, yakni di UNJ dan Kemendikbud.

"Sebagian dari dana tersebut memang diserahkan tapi setelah kami cek dan rekonstruksi itu semua tanpa sepengetahuan penerima dan pemberi pun merasa itu bagian sukarela," imbuhnya.

Dalam pelimpahan kasus tersebut, dihadiri Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dan Plt Irjen Kemendikbud, Chatarina Muliana Girsang di Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7).

Seperti diberitakan, OTT terhadap pegawai Kemendikbud berawal dari bantuan dan informasi Inspektorat Jenderal Kemendikbud kepada KPK perihal dugaan akan adanya penyerahan sejumlah uang yang diduga tunjangan hari raya (THR) dari pihak Rektor UNJ kepada pejabat di Kemendikbud

Kemudian KPK bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbud melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tentang dugaan pungli THR Lebaran 2020 lalu. Ada sekitar 7 orang yang terkena OTT, baik dari pihak UNJ maupun Kemendikbud. Lantas, KPK melimpahkan perkara tersebut ke Polda Metro Jaya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
  Murid-Murid Tak Punya Handphone Kepsek PAUD SAAJA Minta Kadisdik Turun Kelapangan
  Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh
  Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
  Dunia Pendidikan Berkabung, Uang Rakyat Mengalir Ke Konglomerat, Mendikbud Lecehkan NU Dan Muhammadiyah
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
Terungkap!! Dalang Pembunuhan Warga Negara Taiwan Juga Janjikan 'Tugas Lain'

Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!

Siapa Agnes Chow, Aktivis Perempuan yang Disebut 'Mulan yang Asli' dan 'Dewi Demokrasi'?

Terjerat UU Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Pinangki Terancam Hukuman Maksimal 5 Tahun Penjara

PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2