Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Penyadapan
Penyadapan Pejabat RI: Dubes Korsel Bantah Terlibat, Dubes Singapura Lapor Pemerintahnya
Thursday 28 Nov 2013 14:18:11
 

Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa.(Foto: BH/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa hari seusai diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memanggil Duta Besar Korea Selatan di Jakarta dan Duta Besar Singapura di Jakarta, guna mengklarifikasi dugaan keterlibatan kedua negara itu dalam penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Australia terhadap sejumlah pejabat pemerintah Indonesia, termasuk Presiden SBY.

"Dubes Korea di Jakarta juga sudah dipanggil dan tidak menyanggah berita tersebut. Kalau Dubes di Singapura mengatakan akan menyampaikan kepada pemerintahnya," kata Marty di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis (28/11).
Menurut Menlu, Dubes kedua negara itu menilai, pemberitaan yang mengaitkan keterlibatan Korsel dan Singapura dalam kegiatan penyadapan AS dan Australia kepada pejabat Indonesia itu tidak ada dasarnya.

“Dubes Singapura dan Korsel mengatakan, kegiatan itu berstatus bukan menyangkut Indonesia, tapi menyangkut banyak negara,” terang Menlu.

Dugaan keterlibatan Singapura dan Korsel dalam penyadapan sejumlah pejabat Indonesia terungkap dari mantan kontraktor intelijen AS, Edward Snowden. Ia mengungkapkan, bahwa Singapura dan Korea Selatan memainkan peran kunci membantu AS dan Australia dalam menyadap jaringan telekomunikasi di seluruh Asia.

Seperti dilansir The Age, Senin (25/11), peta rahasia Badan Keamanan AS (NSA) mengungkap AS dan partner berbagi intelijennya atau yang dikenal dengan 'Five Eyes' (AS, Inggris, Australia, Kanada dan Selandia Baru) menyadap kabel serat optik berkecepatan tinggi di 20 lokasi di seluruh dunia.

Atas pemberitaan ini, Presiden SBY mengaku sudah mendengar hal itu. “Saya mendengar dari saudara-saudara kalangan pers dan anggota masyarakat yang ingin tahu dan ingin mendengarkan apa respon saya yaitu berkaitan dengan dugaan terhadap dua negara yaitu Singapura, tetangga, sahabat dekat dan sama-sama negara ASEAN, dan juga Korea Selatan, salah satu sahabat baik Indonesia yang katanya membantu Australia dan Amerika Serikat dalam penyadapan komunikasi bawah laut di Asia dan wilayah yang lain,” kata Presiden SBY kepada wartawan di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/11) petang.

Meskipun secara spesifik tidak disebutkan Indonesia, Asia, terhadap hal itu Presiden SBY sudah mengintruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk meminta penjelasan dari para Duta Besar negara-negara itu.” Itu yang dapat saya respon sekarang ini berkaitan dengan berita yang baru itu,” ungkap Kepala Negara.

Presiden SBY juga meminta kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang. “Percayalah, Pemerintah akan bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas dan kewajiban yang harus pemerintah jalankan,” pungkas Presiden SBY.(skb/bhc/rby)



 
   Berita Terkait > Penyadapan
 
  Pemerintah Diminta Lengkapi Konten Aturan Penyadapan
  Trump Menuding Obama Menyadap Teleponnya
  Demokrat Wacanakan Hak Angket Sikapi Indikasi Penyadapan SBY
  Penyadapan Harus Atas Permintaan Penegak Hukum
  Cara Cek Apakah Telepon Anda Disadap?
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2