Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Penutupan Akses WNA dari 14 Negara Harus Dilaksanakan Secara Tegas dan Konsisten
2022-01-10 08:24:30
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah pemerintah yang melarang masuknya warna negara asing (WNA), atau yang sempat transit di 14 negara sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran ini menjadi landasan bagi otoritas terkait dalam melakukan pencegahan, monitoring, dan mitigasi penyebaran varian omicron.

"Langkah pemerintah ini sudah tepat karena varian omicron telah menjadi ancaman baru di seluruh dunia. Setelah varian delta yang banyak menimbulkan banyak korban jiwa, varian omicron juga punya potensi yang sama. Apalagi dalam banyak kajian medis, varian omicron memiliki penyebaran yang lebih mudah dibandingkan varian terdahulu," ungkap Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Dalam laporan Newsnode (situs yang mencatat data varian omicron), kasus covid-19 varian omicron di dunia pada awal Januari 2022 telah mencapai 441 ribu kasus dengan 104 kematian. Angka ini menunjukkan bahwa varian omicron terjadi dengan tingkat penyebaran yang cepat dan masif. Di Indonesia sendiri, telah tercatat 254 kasus per 4 Januari 2022. Ini tentu menjadi alarm berbahaya bagi dunia kesehatan dan masyarakat umum.

Menurut Syarief, pencegahan sedini mungkin berbagai potensi penyebaran pandemi mutlak harus dilakukan. Apa yang telah terjadi selama dua tahun belakangan semenjak adanya pandemi telah membuat kehidupan rakyat terganggu, banyak korban jiwa berjatuhan. Karena itu, dengan angka infeksi covid yang melandai akhir-akhir ini, munculnya varian baru mesti dicegah.

"Ekonomi mulai menunjukkan tren membaik, dengan angka pertumbuhan ekonomi di triwulan ke-3 tahun 2021 yang mampu mencapai 3,51 %. Laju perekonomian ini tentu saja dampak dari melandainya angka covid yang membuat aktivitas masyarakat menjadi lancar. Tentu saja kita tidak ingin hal-hal positif yang telah dicapai ini kembali berantakan sebagaimana saat puncak pandemi. Maka langkah paling tepat adalah mencegah penyebaran varian baru, terutama menutup akses dari potensi penyebaran virus," lanjut Syarief.

Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini juga mengingatkan agar semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan. "Pandemi belum berakhir, sehingga langkah pencegahan dan penanganan covid harus tetap dilakukan. Tentu harapan kita bersama, pandemi covid-19 segera berakhir, sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal, dan kehidupan pada umumnya dapat berjalan dengan baik," tutup Syarief.(MPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid
  Hadapi Omicron, Anggota DPR Minta Batasi Akses Internasional
  Legislator Sayangkan Kejadian Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa
  Ahmad Sahroni Dukung Pengetatan Aturan WNI dari Luar Negeri
  Presiden Jokowi: Vaksinasi 'Booster' Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

Fraksi PKS Tolak Tetapkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Muslim Arbi: KPK Harus Berani Usut Dugaan KKN Anak Jokowi seperti Saat Tangkap Besan SBY

Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kemenkes: Dua Pasien Omicron Meninggal Dunia, Kedua Pasien Memiliki Komorbid

Ingatkan Jokowi Soal Ancaman Pemakzulan, MS Kaban: UU IKN Cacat Hukum dan Langgar UUD 1945

BNSP Saksikan Langsung SKW Perdana LSP Pers Indonesia

Pembelajaran Daring Anak Berkebutuhan Khusus di Kesamben Tidak Berhasil. Banyak Orang Tua Tidak Bisa Zoom

Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak UU IKN: Cacat Prosedural

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2