Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
BUMN
Penjualan Aset Negara Harus Persetujuan DPR
2017-11-14 06:22:35
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Korkesa Fahri Hamzah mengingatkan menteri agar tidak melepas aset negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa persetujuan legislatif. Apalagi, dalam konstitusi disebutkan bahwa setiap keputusan yang akan diambil pemerintah, harus mendapat persetujuan DPR RI. "Tidak boleh ada pelepasan aset tanpa persetujuan dari DPR," kata Fahri di Surabaya, Jumat (10/11).

Fahri juga menyampaikan, terkait dengan peraturan aset telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa kekayaan BUMN adalah kekayaan negara. "Oleh karena itulah, jika ada menteri yang nekad menjual aset negara atau BUMN, akan kami panggil dan menegurnya," tegasnya.

Dalam orasinya Fahri mengajak anak-anak muda untuk optimistis dan menjadi pahlawan pada masa sekarang. "Anak muda zaman now harus mengambil momentum ini merefleksikan jiwa kepahlawanan dalam dirinya. Melawan kekerdilan dalam diri dan mengambil tanggung jawab sejarah sebagai pemimpin perubahan. Karena itu kita harus besar dengan ide-ide dan gagasan," katanya.

Indonesia, lanjut Fahri adalah narasi, negeri ini adalah pergumulan ide-ide sejak dulu. Pemimpin berbicara tentang pikiran besar, Pawai Kebangsaan dalam rangka menyatukan alam pikiran kita dalam narasi Indonesia masa depan.

"Pikiran besar ibarat mengisi wadah dengan batu besar yang solid, lalu kerikil, pasir dan air bisa masuk secara berurutan. Mulai dari hal besar hingga hal-hal kecil bisa masuk dan bersatu. Konsep kerja, kerja, kerja adalah konsep pikiran kecil bagi seorang pemimpin. Pemimpin tak perlu berpikir membangun jalan apalagi masuk selokan, tugas pemimpin adalah membangun jalan pikiran," ujar Fahri.(dep,mp/DPR.bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
  Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
  Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
  Kejar Pembangunan Infrastruktur, 4 BUMN Terancam Bangkrut
  Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
 
ads

  Berita Utama
Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya

 

  Berita Terkini
 
JNIB Meminta Pemerintah Melindungi dan Menjamin Kemakmuran serta Hak-Hak Petani

Anies Baswedan Resmikan Taman Benyamin Sueb

Masyarakat Patimban Berharap Pemerintah Beri Keadilan

Mabesad Juara Umum Kejurnas Karate Piala Panglima TNI ke-VI Tahun 2018

Miris, Jeritan Hati Ratu Azia Borromeu Minta Keadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2