Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Pengamat: Soal Kunjungan Nasdem ke PKS, Kecewa pada Jokowi
2019-11-03 19:07:30
 

Kedua pimpinan parpol bertemu; Ketum partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas dasar itu, Partai Nasdem mulai melakukan serangkaian manuver politik.

"Nasdem sedang kecewa pada Jokowi, apa yang dilakukan Nasdem pasti ada sebabnya. Ada asap pasti ada api. Salah satu sebab itu adalah Jaksa Agung yang diberikan ke PDIP (Jaksa Agung saat ini adiknya politisi PDIP TB Hasanudin)," ucap Ujang kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (3/11).

Meski begitu, kata dia, Nasdem tetap ingin berada pada poros koalisi, namun juga mulai menjajaki hubungan politik yang lebih jauh dengan parpol diluar pemerintahan.

"Nasdem masih akan tetap di koalisi Jokowi. Tapi ingin berteman dengan oposisi," ujarnya.

Dia pun menilai bahwa sikap politik Nasdem saat ini hampir sama dengan yang dilakukan PKS saat pemerintahan SBY.

"Nasdem ini seperti akan mengulang kisah PKS di kabinet SBY. PKS ada dalam barisan koalisi SBY ketika itu dan kadernya ada yang menjadi menteri. Tapi sering keras mengkritik dari dalam. Sepertinya Nasdem akan mengulang gaya PKS dimasa lalu." jelasnya.

Ujang menambahkan, jika Nasdem dengan tegas menyatakan akan menjadi oposisi, merupakan sebuah sikap politik yang baik.

"Jika ingin membangun keseimbangan politik. Keluar dari koalisi Jokowi. Lalu memutuskan beroposisi adalah jalan terbaik. Menyalamatkan demokrasi saat ini harusnya dengan cara Nasdem keluar dari koalisi Jokowi. Dan siap-siap untuk menjadi oposisi," paparnya. (bh/mos)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK

Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal

Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis

Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan

Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP

Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2