Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Pengamat: Soal Kunjungan Nasdem ke PKS, Kecewa pada Jokowi
2019-11-03 19:07:30
 

Kedua pimpinan parpol bertemu; Ketum partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas dasar itu, Partai Nasdem mulai melakukan serangkaian manuver politik.

"Nasdem sedang kecewa pada Jokowi, apa yang dilakukan Nasdem pasti ada sebabnya. Ada asap pasti ada api. Salah satu sebab itu adalah Jaksa Agung yang diberikan ke PDIP (Jaksa Agung saat ini adiknya politisi PDIP TB Hasanudin)," ucap Ujang kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (3/11).

Meski begitu, kata dia, Nasdem tetap ingin berada pada poros koalisi, namun juga mulai menjajaki hubungan politik yang lebih jauh dengan parpol diluar pemerintahan.

"Nasdem masih akan tetap di koalisi Jokowi. Tapi ingin berteman dengan oposisi," ujarnya.

Dia pun menilai bahwa sikap politik Nasdem saat ini hampir sama dengan yang dilakukan PKS saat pemerintahan SBY.

"Nasdem ini seperti akan mengulang kisah PKS di kabinet SBY. PKS ada dalam barisan koalisi SBY ketika itu dan kadernya ada yang menjadi menteri. Tapi sering keras mengkritik dari dalam. Sepertinya Nasdem akan mengulang gaya PKS dimasa lalu." jelasnya.

Ujang menambahkan, jika Nasdem dengan tegas menyatakan akan menjadi oposisi, merupakan sebuah sikap politik yang baik.

"Jika ingin membangun keseimbangan politik. Keluar dari koalisi Jokowi. Lalu memutuskan beroposisi adalah jalan terbaik. Menyalamatkan demokrasi saat ini harusnya dengan cara Nasdem keluar dari koalisi Jokowi. Dan siap-siap untuk menjadi oposisi," paparnya. (bh/mos)





 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta
  Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
  Eselon Mau Dipangkas, Tapi Jokowi Tambah Banyak Jabatan
  Jokowi Terlalu Perkasa
  Sibuk Narasi Radikal, Ada 22 Juta Rakyat Kelaparan Era Rezim Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Marah ke Pendukung Zulhas, Amien Rais: Ini Bukan Partai Kampungan

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan

Jumlah ASN Penguji UU BPJS Bertambah

Hadapi Pemakzulan karena 'Menyalahgunakan Wewenang', Presiden Trump: 'Lakukan Sekarang'

'Masjid Ramah Lingkungan' Pertama di Eropa Diresmikan Presiden Turki

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2