Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kapuspen TNI: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI E. Sodik mengatakan bahwa,

Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
JAKARTA, Berita Hukum - Komisi V DPR bertekad untuk menuntaskan RUU Arsitek pada masa persidangan in

Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
SUKABUMI, Berita Hukum - Sejumlah prajurit dari Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad dan Angk

Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Peserta pilkada serentak 2015 yang hendak berkampenye lewat media sosial di

PDAM: Sungai Mahakam Terkoneksi Air Asin, Distribusi Air ke Pelanggan Terganggu
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahsn Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) bel

Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
JAKARTA, Berita HUKUM - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) menggelar ac

Kementan Rapat Khusus Dengan 5.000 Pelaku Industri Perberasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pertanian melangsungkan kegiatan "Rapat Upaya Khusus Peningkatan

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-H/Unifil Bertolak ke Lebanon
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo didampingi Kasad Jenderal TNI Mul

   

  Berita Terkini >>
   
Kapuspen TNI: Kronologis Pengeroyokan Anggota TNI di Papua
Komisi V DPR Janji Segera Tuntaskan RUU Arsitek
Prajurit Kostrad Ajari Tentara Amerika Cara Bertahan Hidup Di Dalam Hutan
Kampanye di Medsos, Wajib Daftarkan Akun Resmi
PDAM: Sungai Mahakam Terkoneksi Air Asin, Distribusi Air ke Pelanggan Terganggu
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan
Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time
BPOM Temukan 50 Merk Obat Kuat Ilegal dan Berbahaya
Ahok Dilaporkan ke KPK Terkait Dugaan Korupsi Tanah RS Sumber Waras
KPK Libatkan Masyarakat Kawal Dana Desa

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Pengacara Temui LHI Bahas Anak Ketua Dewan Syuro PKS
Friday 15 Feb 2013 15:38:13
 
Pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), M Assegaf saat diwawancarai para wartawan, Jum'at (15/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Assegaf, pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) menemui kliennya untuk membahas hubungannya dengan Ridwan Hakim, anak ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selaku pengacara, ia akan menanyakan pada Luthfi terkait hubungannya dengan Ridwan, sehingga Ridwan ikut dicekal dalam kasus ini. Ridwan Hakim, Putera keempat Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pergi ke luar negeri sehari sebelum dicegah KPK.

Saat ini Assegaf mengaku tidak tahu asal muasal keterkaitan Ridwan dengan kasus yang menjerat kliennya itu. "Saya tidak tahu sama sekali masalah pencekalan, kita tidak punya pengetahuan apapun. Klien kami hanya ada beberapa nama yang sering disebut, seperti Ahmad Fathanah. Nama ini (Ridwan) baru muncul," katanya saat akan meminta izin ke kantor KPK untuk mendatangi kliennya di Rutan Guntur.

Itu sebabnya, katanya, ia akan meminta penjelasan pada Luthfi bahwa Ridwan dikaitkan dengan dirinya. Berita-berita yang berkembang belakangan ini yang membuatnya ingin mengetahui siapa dan apa peran Ridwan. "Kami akan beritahu pak Luthfi. Saya tidak pernah berhubungan dengan pak Helmi atau orang ini (Ridwan). Berita ini (dicekalnya Ridwan karena kasus impor daging) mendorong kita untuk bertemu. Saya tanyakan sejauh apa pengetahuan pak Lutfi," ujarnya.

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa agar media jangan mengambil kesimpulan terlebih dulu bahwa Ridwan dikatakan melarikan diri. "Janganlah disebut kabur dulu. Bisa jadi memang dia lagi jalan-jalan dan bertepatan dengan kasus ini," ungkapnya.

Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan tim penyidik KPK yang telat mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imgirasi Kemenkum HAM. Seperti diberitakan, Ridwan meninggalkan Indonesia menuju Turki pada 7 Februari 2013 atau sehari sebelum surat pencekalan KPK yakni 8 Februari 2013. Ridwan diketahui menggunakan pesawat Turkies Airlines dengan nomor penerbangan TK67 pada Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 18:49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.(bhc/din)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus Import Daging

MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
Jelang Vonis, Luthfi: Saya Hanya Berharap yang di Atas
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com