BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tolak Undang-Undang yang Pro Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar pukul satu siang pada, Rabu (23/7), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (D

KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Hari Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebagaimana tahun sebelumnya, kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ju

SBY Sebut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bukan Solusi dan Bukan Opsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanggapan atas usulan sej

Koruptor Tak Layak Dapat Remisi
JAKARTA, Berita HUKUM - Memang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Ked

'Uang Panas' di Meja Petugas
JAKARTA, Berita HUKUM - Rabu (23/7) siang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT

Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Parlemen Jepang mendukung Indonesia dalam mengembangkan sumber daya

AS: Rusia Tembakkan Artileri ke Ukraina
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Rusia menembakkan artileri ke kawa

Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
ALJAZAIR, Berita HUKUM - Pesawat Air Algerie yang membawa 116 orang yang hilang di atas Gurun Sahara

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Tolak Undang-Undang yang Pro Korupsi
KPK Imbau Penyelenggara Negara Tolak Gratifikasi Hari Raya
SBY Sebut Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bukan Solusi dan Bukan Opsi
Koruptor Tak Layak Dapat Remisi
'Uang Panas' di Meja Petugas
Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















White Crime    
 
Kasus Import Daging
Pengacara Temui LHI Bahas Anak Ketua Dewan Syuro PKS
Friday 15 Feb 2013 15:38:13
 
Pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI), M Assegaf saat diwawancarai para wartawan, Jum'at (15/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Assegaf, pengacara Luthfi Hasan Ishaaq (LHI) menemui kliennya untuk membahas hubungannya dengan Ridwan Hakim, anak ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Selaku pengacara, ia akan menanyakan pada Luthfi terkait hubungannya dengan Ridwan, sehingga Ridwan ikut dicekal dalam kasus ini. Ridwan Hakim, Putera keempat Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin pergi ke luar negeri sehari sebelum dicegah KPK.

Saat ini Assegaf mengaku tidak tahu asal muasal keterkaitan Ridwan dengan kasus yang menjerat kliennya itu. "Saya tidak tahu sama sekali masalah pencekalan, kita tidak punya pengetahuan apapun. Klien kami hanya ada beberapa nama yang sering disebut, seperti Ahmad Fathanah. Nama ini (Ridwan) baru muncul," katanya saat akan meminta izin ke kantor KPK untuk mendatangi kliennya di Rutan Guntur.

Itu sebabnya, katanya, ia akan meminta penjelasan pada Luthfi bahwa Ridwan dikaitkan dengan dirinya. Berita-berita yang berkembang belakangan ini yang membuatnya ingin mengetahui siapa dan apa peran Ridwan. "Kami akan beritahu pak Luthfi. Saya tidak pernah berhubungan dengan pak Helmi atau orang ini (Ridwan). Berita ini (dicekalnya Ridwan karena kasus impor daging) mendorong kita untuk bertemu. Saya tanyakan sejauh apa pengetahuan pak Lutfi," ujarnya.

Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa agar media jangan mengambil kesimpulan terlebih dulu bahwa Ridwan dikatakan melarikan diri. "Janganlah disebut kabur dulu. Bisa jadi memang dia lagi jalan-jalan dan bertepatan dengan kasus ini," ungkapnya.

Namun, tambahnya, tidak menutup kemungkinan tim penyidik KPK yang telat mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri ke Ditjen Imgirasi Kemenkum HAM. Seperti diberitakan, Ridwan meninggalkan Indonesia menuju Turki pada 7 Februari 2013 atau sehari sebelum surat pencekalan KPK yakni 8 Februari 2013. Ridwan diketahui menggunakan pesawat Turkies Airlines dengan nomor penerbangan TK67 pada Kamis tanggal 7 Februari 2013 pukul 18:49 WIB melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.(bhc/din)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Kasus Import Daging

Suap Import Daging, Maria Elizabeth Divonis 2 Tahun 3 Bulan Penjara
Suap LHI, Maria Elizabeth Liman Dituntut 4,5 Tahun Bui
Kasus Suap Impor Daging, KPK Tahan Maria Elisabeth Liman
Luthfi Hasan Ishaaq Divonis 16 Tahun Penjara
Jelang Vonis, Luthfi: Saya Hanya Berharap yang di Atas
Akui Fasilitasi Bos Indoguna
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com