Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
KLH
Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif
2017-10-20 09:50:21
 

Anggota Komisi VII Harry Poernomo Rapat Dengar Pendapat Komisi VII Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, dan Dirjen Minerba KESDM.(Foto: jayadi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbicara masalah penegakan hukum di sektor penertiban lingkungan, walaupun sudah banyak tindakan yang dilakukan, tetapi berdasarkan data-data yang ada ternyata masih banyak progres yang tidak terlaksana dengan baik.

Demikian dikatakan Anggota Komisi VII Harry Poernomo dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, dan Dirjen Minerba KESDM.

"Artinya penegakan hukum ini termasuk langkah pengawasannya, tidak berjalan secara efektif. Terbukti dengan masih adanya kejadian mengenai kerusakan lingkungan ini," ucap Harry Poernomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10).

Harry juga mempertanyakan hal-hal apa yang sesungguhnya menjadi kendala utama dalam penegakan hukum tersebut, baik terkait dengan kegiatan tambang maupun pengawasan hutan lindung.

"Masih banyak kita temui contoh-contoh pelanggaran yang dilakukan seperti kegiatan industri tambang, perambahan hutan, kerusakan lingkungan hutan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya masalah apa yang menjadi kendala. Saya melihat penegakan hukum mulai dari pengawasan mengenai lingkungan ini, masih perlu ditingkatkan. Kinerjanya masih jauh dari harapan," tandasnya.

Harry mengatakan, sudah berjalan tiga tahun Kementerian Lingkungan menyatu dengan Kementerian Kehutanan, apa keuntungan yang diperoleh dengan penyatuan dua Kementerian ini. Apakah justru dengan penyatuan dua Kementerian ini terdapat kendala-kendala operasional, karena mungkin didalamnya justru terlibat konflik kepentingan.

"Saya sendiri berpendapat memang sebaiknya Kementerian Lingkungan berdiri sendiri, sehingga dia betul-betul menjadi pemegang otoritas pengawasan dan sekaligus penegakan hukum secara mandiri. Saya juga tidak tahu alasannya mengapa kabinet sekarang menyatukan Kementerian Lingkungan dengan Kehutanan, kenapa tidak dengan ESDM misalnya, yang mungkin derajat resikonya terhadap lingkungan jauh lebih tinggi," pungkasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KLH
 
  Menteri LHK: Jika Benar Sayang Rakyat, PT RAPP Harusnya Patuh Aturan
  Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif
  Komisi IV Sampaikan Aspirasi dan Isu Aktual kepada Menteri LHK
  Satgas TNI Kahutla di Riau, Berhasil Bebaskan 7 Petugas KLHK
  Korporasi PT JJP Sebagai Tersangka Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan
 
ads

  Berita Utama
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya

 

  Berita Terkini
 
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah

Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan

Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering

Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia

Faisal Haris Siap Somasi Pelaku Rekam & Sebarkan Video Shafa Labrak Jennifer Dunn

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2