Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pilkada
Penegak Hukum Tidak Boleh Diperalat untuk Persaingan Politik Pilkada
2018-01-10 16:37:29
 

Ilustrasi.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persaingan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah selalu berpotensi terjadi praktik tidak sehat, berbagai macam cara digunakan lawan politik untuk menjatuhkan pesaingannya. Dari kampanye hitam sampai dengan memperalat aparat pemerintah guna kepentingan politik tentu tidak dibenarkan dalam aturan main berdemokrasi.

Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mewanti-wanti agar para penegak hukum jangan sampai diperalat pada momen Pilkada guna menjatuhkan salah satu pasangan calon.

"Harus dihentikan, saya kira yang harus dihindari seperti kata Kapolri jangan sampai aparat penegak hukum dipakai dijadikan alat untuk menjatuhkan lawan," ujar Zainuddin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Untuk mangatisipasi cara-cara tidak sehat dalam Pilkada 2018 ini, dia mengatakan saat ini DPR tengah mempersiapkan rapat koordinasi untuk membahas hal tersebut. Nantinya, DPR akan mengundang Kapolri, Jaksa Agung, KPK, Bawaslu, Mendagri dan KPU untuk rapat bersama. Selain itu, Bawaslu juga harus mengawasi institusi seperti Polri, TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjaga netralitas selama pelaksanaan pilkada.

"Saya lagi mempersiapkan kita mengadakan rapat gabungan yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR bidang Polhukum Fadli Zon supaya rapat dengan Kapolri, Jaksa Agung, Bawaslu, KPK, Mendagri, KPU dan Komisi II dan III DPR," kata politisi F-PG itu.

Zainudin sepakat imbauan Kapolri bahwa semua proses hukum terkait paslon yang bertarung di Pilkada harus dihentikan. Sebab, dia khawatir para institusi penegak hukum dijadikan alat untuk menjatuhkan pasangan tertentu. Pihaknya meminta proses hukum bagi calon kepala daerah bisa ditunda saat tahapan pilkada berlangsung.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor SE/7/VI/2014 yang mendukung kebijakan tersebut. Menurut politikus Golkar itu, ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam penyelengaraan Pilkada yang berpotensi menyebabkan kerawanan. Tiga hal tersebut, katanya, harus dihindari agar Pilkada berjalan aman dan damai.

"Kita harus hindari betul isu-isu yang memancing karawanan seperti isu SARA, politik uang dan kampanye hitam di media sosial. Untuk itu, para institusi yang terlibat dalam Pilkada harus meredamkan isu-isu tersebut. Harus banyak mendorong faktor-faktor pendingin, dengan melibatkan tokoh masyarakat, agama untuk mengimbau supaya Pilkada ini Pilkada damai," katanya.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Survei IDM: Elektabilitas Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu Mulai Menonjol
  Keikutsertaan Purnawirawan TNI dalam Pilkada Tidak Pengaruhi Netralitas Prajurit
  Komisi III Ingatkan Netralitas Mitra Kerjanya pada Pilkada Serentak
  Zulfadhli Tak Setuju Anggaran Sosial Dikurangi karena Pilkada
  Busyro Muqoddas: MK Jangan Mudah Tergoda Suap Sengketa Pilkada
 
ads

  Berita Utama
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

Polri Tidak Larang Hastag #2019GantiPresiden

 

  Berita Terkini
 
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Survei IDM: Elektabilitas Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu Mulai Menonjol

Pembelaan Rocky Gerung Soal Kitab Suci Fiksi: Apa yang Saya Nistain? Siapa Tersangkanya?

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2