Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Media Sosial Facebook
Pendiri Facebook Akhirnya Minta Maaf, Janji Cegah Intervensi Pemilu
2018-03-24 14:19:08
 

Mark Zuckerberg menegaskan Facebook berkewajiban melindungi data para pengguna.(Foto: twitter)
 
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, akhirnya meminta maaf atas skandal eksploitasi data jutaan pengguna mereka yang dilakukan oleh konsultan politik di London, Cambdridge Analytica.

Dalam wawancara dengan CNN, Zuckerberg mengatakan telah terjadi pelanggaran besar atas kepercayaan yang diberikan pengguna kepada Facebook.

"Kami meminta maaf atas apa yang terjadi. Kami punya tanggung jawab untuk melindungi data pengguna," kata Zuckerberg.

"Jika kami gagal (melindungi data pengguna), maka kami tak layak untuk melayani pengguna," imbuhnya.

Penelusuran yang dilakukan mingguan Inggris, The Observer, memperlihatkan Cambdridge Analytica memanen data tak kurang dari 50 juta pengguna Facebook secara ilegal, untuk membantu tim kampanye Donald Trump memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat pada 2016.

Skandal ini kembali memunculkan perdebatan tentang upaya mempengaruhi hasil pemilu melalui kanal-kanal media sosial.

Zuckerberg berjanji akan menghentikan upaya ini di masa mendatang.<

Ia mengakui Facebook mestinya bisa berbuat lebih banyak untuk mencegah dugaan keterlibatan Rusia dalam mempengaruhi pemilihan presiden Amerika 2016.

Jaga integritas pemilu

Tindakan yang sama juga mestinya diambil Facebook dalam menghentikan penyebaran berita bohong atau hoaks yang banyak beredar selama tahapan pemilu.

"Kami bisa mengatasinya dan kami punya tanggung jawab untuk mengatasinya," kata Zuckerberg.

Ini menjadi fokus bagi Facebook bukan hanya karena pada tahun ini digelar pemilu sela di Amerika tapi juga ada pemilu penting di sejumlah negara. Secara khusus ia menyebut dua negara.

"Ada pemilu penting di India, ada pemilu penting di Brasil, dan di sejumlah negara lain di dunia," katanya.


 


FBHak atas fotoAFP
Image captionKrisis eksploitasi data mendorong warganet meluncurkan gerakan hapus akun Facebook.

Ia menegaskan bahwa Facebook harus bisa membantu memastikan semua pemilu ini bisa dilangsungkan secara jujur dan adil, tanpa gangguan atau campur tangan pihak-pihak tertentu yang ingin mempengaruhi hasil pemilu melalui media sosial.

Sejumlah kalangan mengatakan khawatir upaya mempengaruhi hasil pemilu melalui media sosial akan meningkat jika Facebook tidak mengambil tindakan.

Penyebaran pesan-pesan khusus atau berita bohong yang menyasar pengguna yang belum menentukan pilihan diduga dilakukan saat pilpres di AS 2016 dan referendum keanggotan Inggris di Uni Eropa, juga pada 2016.

FBHak atas fotoAFP
Image captionPerusahaan-perusahaan iklan Inggris meminta Facebook menjamin keamanan data pengguna.

Seorang anggota parlemen Inggris mengatakan dirinya menerima laporan dari pemilih bahwa ada banyak pesan yang menyebutkan Inggris akan dibanjiri imigran dari Turki karena negara tersebut segera masuk menjadi anggota Uni Eropa.

Parlemen Inggris sudah berencana memanggil Facebook soal panen dan eksploitasi data pengguna yang dilakukan Cambdridge Analytica.

Selain menyediakan layanan bagi tim kampanye Trump di Amerika, Cambdridge Analytica juga diperbantukan di tim kampanye kubu Leave, kelompok yang mengkampanyekan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit dalam referendum Juni 2016.

Dalam perkembangan terkait, asosiasi perusahaan iklan di Inggris, ISBA, meminta jaminan agar Facebook serius menangani kasus ini dan menjamin keamanan data pengguna

ISBA berencana menggelar pertemuan dengan Facebook pekan ini.

Pengurus ISBA menyatakan kalau tidak mendapatkan jaminan dari Facebook, mereka akan beriklan di tempat lain.(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2