Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
2018-12-03 08:58:35
 

Suasana sudang Terdakwa Eko Suprayitno mantan Camat Palaran dan terdakwa Dahlan Talle.(Foto: Istimewa)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 tahun penjara.

Sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Hongkun Otto, SH pada, Kamis (30/11), dalam pembelaan yang dilakukan kedua terdakwa Eko Suprayitno yang juga mantan camat Palaran dituntut 4 tahun penjara dan terdakwa Dahlan yang dituntut 5 tahun penjara. Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap kedua terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pidana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa Eko meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dari fakta persidangan Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa terdakwa Eko tidak bersalah dan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

"Kasus yang diarahkan kepada klien kami Eko jelas salah sasaran, saat itu kapasitas Eko sebagai camat aktif yang sudah seharusnya menyelesaikan masalah itu ditengah warganya," ujar Sadam Kholik Kuasa Hukum Eko.

Penasihat Hukum Eko, Sadam Kholik juga mengungkapkan dalam perkara tersebut harus diluruskan bahwa bukan surat pernyataan penguasaan tanah yang dipalsukan Eko, itu dibuat oleh Camat terdahulu kaitannya ada 2 warga yang berselisih karena terdapat dua SPPT yang sama, kesalamatan itu akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan karena ada SPPT yang sama.

Diterangkan Kholik, Eko selaku Camat akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan serta mendengarkan keterangan saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk mencabut salah satu SPPT dengan prosedur jika dalam 14 hari tidak ada yang keberatan dari pihak bersangkutan maka pencabutan surat dianggap sah, namun sebelum 14 hari kedua belah pihak yang salah satunya Dahlan, sepakat untuk berdamai, maka Eko akhirnya melakukan klarifikasi.

"Disini klien kami Eko tidak menghidupkan atau memberikan hak kepada siapapun karena prosedur pencabutan surat belum 14 hari, artinya suratnya belum berlaku, anehnya kenapa disalahkan," ujar Sadam.

Sadam Kholik juga mengatakan, "kalau ingin menilai apakah ada kesalahan dalam hal ini harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan, jadi sebagai penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apa yang dipalsukan ini masalah administrasi, jadi sudah seharusnya klien kami dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan," tegas Sadam.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan
  Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
  Warga Minta Pemprov DKI Segera Realisasikan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Proyek Jalan Tembus Rawajati-Poltangan
  Konflik Tanah Terjadi Akibat Tumpang Tindih Izin dan Legalitas Kepemilikan
  Tim Satgas Mafia Tanah Dit Reskrimum PMJ Mendapat Penghargaan dari Kementerian ATR/BPN
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

Bareskrim Polri Gagalkan Penyelundupan 37 Kg Sabu Asal Malaysia

 

  Berita Terkini
 
97 Penipuan Berkedok KPK, Masyarakat Diminta Waspada

Tulisan Kaligrafi di Pintu Masuk Ruang Sidang MK Ini Bikin Merinding

Menhan: Kepolisian Seluruh Dunia Ada di Bawah Kementerian Bukan di Bawah Presiden

Status Anak Perusahaan BUMN: Adalah BUMN

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2