Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Tanah
Penasihat Hukum Terdakwa Eko Suprayitno dan Dahlan Ajukan Pembelaan Setelah Dituntut 4 dan 5 Tahun Penjara
2018-12-03 08:58:35
 

Suasana sudang Terdakwa Eko Suprayitno mantan Camat Palaran dan terdakwa Dahlan Talle.(Foto: Istimewa)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Sidang kasus dugaan penggelapan pemalsuan surat tanah dengan Terdakwa Eko Suprayitno yang merupakan Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Samarinda dan Dahlan memasuki tahap Pembacaan Pembelaan oleh Penasihat Hukum kedua terdakwa, setelah sidang sebelumnya Jaksa Penuntut Umum menuntut keduanya selama 4 dan 5 tahun penjara.

Sidang yang di pimpin Ketua Majelis Hakim Hongkun Otto, SH pada, Kamis (30/11), dalam pembelaan yang dilakukan kedua terdakwa Eko Suprayitno yang juga mantan camat Palaran dituntut 4 tahun penjara dan terdakwa Dahlan yang dituntut 5 tahun penjara. Penasihat Hukumnya mengatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap kedua terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pidana Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Dalam pembelaannya Penasihat Hukum terdakwa Eko meminta kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa-terdakwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena dari fakta persidangan Tim Kuasa Hukum berpendapat bahwa terdakwa Eko tidak bersalah dan harus dibebaskan dan dipulihkan nama baiknya.

"Kasus yang diarahkan kepada klien kami Eko jelas salah sasaran, saat itu kapasitas Eko sebagai camat aktif yang sudah seharusnya menyelesaikan masalah itu ditengah warganya," ujar Sadam Kholik Kuasa Hukum Eko.

Penasihat Hukum Eko, Sadam Kholik juga mengungkapkan dalam perkara tersebut harus diluruskan bahwa bukan surat pernyataan penguasaan tanah yang dipalsukan Eko, itu dibuat oleh Camat terdahulu kaitannya ada 2 warga yang berselisih karena terdapat dua SPPT yang sama, kesalamatan itu akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan karena ada SPPT yang sama.

Diterangkan Kholik, Eko selaku Camat akhirnya melakukan mediasi dan peninjauan lapangan serta mendengarkan keterangan saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut hingga akhirnya diputuskan untuk mencabut salah satu SPPT dengan prosedur jika dalam 14 hari tidak ada yang keberatan dari pihak bersangkutan maka pencabutan surat dianggap sah, namun sebelum 14 hari kedua belah pihak yang salah satunya Dahlan, sepakat untuk berdamai, maka Eko akhirnya melakukan klarifikasi.

"Disini klien kami Eko tidak menghidupkan atau memberikan hak kepada siapapun karena prosedur pencabutan surat belum 14 hari, artinya suratnya belum berlaku, anehnya kenapa disalahkan," ujar Sadam.

Sadam Kholik juga mengatakan, "kalau ingin menilai apakah ada kesalahan dalam hal ini harusnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutuskan, jadi sebagai penasihat hukum terdakwa mempertanyakan apa yang dipalsukan ini masalah administrasi, jadi sudah seharusnya klien kami dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan," tegas Sadam.(bh/gaj)



 
   Berita Terkait > Kasus Tanah
 
  Sengketa Lahan di Petojo Selatan. Advokat Hartono Tanuwidjaja: Ajukan Gugatan Wanprestasi
  Advokat Onggang Napitu: Karena Cacat Hukum, Proyek Pembangunan Perumahan Bumi Sakinah 2 Bekasi, Digugat PMH
  Anak Curi dan Palsukan Sertifikat Tanah Milik Ayahnya, Polisi: Pelaku AF Libatkan Mafia Tanah
  Ahli Waris Brata Ruswanda Mohon Keadilan, Bareskrim Polri Sudah Keluarkan SP2HP
  Demi Perjuangkan Hak Atas Tanah, Pria Asal Sulawesi Ini Ingin Bertemu Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur

Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

 

ads2

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia

Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur

Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah

Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!

Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2