Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Pemprov DKI-Kementerian BUMN Sepakat Selaraskan Program Pembangunan
2018-01-13 07:49:13
 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno beserta jajaran di Balai Kota.(Foto: @aniesbaswedan)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, sepakat untuk menyelaraskan program pembangunan di Ibukota.

Untuk mensinergikan teknis pelaksanaan program tersebut, Anies dan Rini sepakat untuk membentuk tim bersama.

"BUMN memiliki peran strategis membangun kota selama ini dan kita ingin meneruskan," katanya, Rabu (10/1).

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Kota DKI ini, mereka juga membahas tentang pembangunan transit oriented development (TOD) dan penataan kampung kumuh.

"Kita berencana adakan pertemuan reguler. Kita akan bentuk tim kecil, dipimpin Pak Sekda," katanya.

Sementara Rini mengungkapkan, akan mendorong penataan sekitar 220 kampung kumuh di Jakarta melalui corporate social responsibility (CSR) dan program yang ada di instansinya. Selain penataan fisik, lanjut Rini, pihaknya juga akan mendorong peningkatan perekonomian warga di kampung kumuh.

Selain itu, pihaknya ingin pembangunan TOD agar selaras dengan DKI. Untuk mengelola hunian TOD, dia berharap bisa membentuk satu badan usaha bersama antara BUMD dan BUMN agar 35 persen hunian di areal TOD dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR).

"Tim akan dibentuk. Kita janjikan satu bulan dari sekarang ketemu untuk presentasi dari tim," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

 

  Berita Terkini
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS

Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang

Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT

Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2