Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Kembali Mendapatkan Opini WTP dari BPK
2019-05-16 06:26:19
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dua tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak menorehkan prestasi cemerlang di berbagai bidang.

Setelah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, Pemprov DKI kembali berhasil mengukir prestasi yang sama dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk LKPD Tahun Anggaran 2018.

Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar mengatakan, LKPD Tahun Anggaran 2018 merupakan tahun LKPD keempat bagi pemerintahan pusat dan seluruh pemerintahan daerah yang berbasis akuntansi aktual.

"Akuntansi aktual itu mencakup sistem akuntansi hingga penyajian LKPD tersebut," ujarnya, saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu(15/5).

Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengapresiasi seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemprov DKI yang sudah bekerja keras mempertahankan predikat WTP.

"Hari ini kita berhasil meraih opini WTP. Kita semua merasa bangga karena ini hasil kerja keras semua jajaran," ujarnya.

Anies menjelaskan, kerja keras tersebut bukanlah kerja tim yang memakan waktu singkat. Banyak waktu yang dikorbankan jajaran ASN untuk menyiapkan sistem catatan keuangan dan aset agar menjaga transparansi pemerintahan di Jakarta.

"Kita semua dari kepala UKPD, SKPD, telah bekerja keras selama beberapa bulan ini untuk memastikan laporan bulanan kita menjadi lebih baik. Saya mengalami sendiri ketika laporan-laporan itu masuk jam dua hingga tiga pagi," tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM

Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2