Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Bentuk Komite Pencegahan Korupsi
2018-01-05 06:06:41
 

Saat acara pengumuman pembentukan Komite Pencegahan Korupsi DKI Jakarta di Balai kota, Jakarta Pusat.(Foto: @sandiuno)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membentuk Komite Pencegahan Korupsi (Komite PK). Tujuannya, agar Pemprov DKI mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

Komite PK dibentuk dengan landasan hukum Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 187 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.

Komite ini akan dipimpin langsung oleh Bambang Widjojanto, yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK. Sementara, sebagai Anggota Dewan yakni, Nursyahbani Katjasungkana, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, Tatak Ujiyati, dan Muhammad Yusuf.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menuturkan, prinsip tata pemerintahan yang baik adalah bersih, akuntabel, sesuai aturan hukum, efektif, efisien, dan partisipatif.

"Komite ini akan mendorong pembangunan sistem data yang terintegrasi dan membangun integritas Aparatur Sipil Negara di Pemprov DKI," kata Anies, saat meresmikan Komite PK di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/1).

Dijelaskannya, ada dua hal pokok yang menjadi agenda utama Komite PK yakni, di bidang tata kelola pemerintahan dan penyelamatan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui cara ini, diharapkan Jakarta sebagai kota metropolitan dapat meningkatkan PAD serta membangun kota menjadi lebih berkualitas.

"Komite PK akan menjadi penghubung antara Pemprov DKI dengan masyarakat dan lembaga negara lainnya seperti KPK dalam melakukan pengawasan serta pencegahan korupsi, terangnya.

Anies menambahkan, pembentukan Komite PK ini akan memungkinkan pemerintahan yang bersih dapat dilakukan secara berkelanjutan.

"Kami ingin ada perubahan mendasar pada sistemnya. Sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih akan bersifat lestari dan berlangsung lama, tandasnya.(beritajakarta/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

Polri Tidak Larang Hastag #2019GantiPresiden

 

  Berita Terkini
 
Ditlantas PMJ, POM TNI dan Dishub Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat 'Patuh Jaya 2018'

Ketua DPR Minta Ombudsman Buka Temuan TKA Serbu Kendari

Survei IDM: Elektabilitas Pasangan Sudrajat - Ahmad Syaikhu Mulai Menonjol

Pembelaan Rocky Gerung Soal Kitab Suci Fiksi: Apa yang Saya Nistain? Siapa Tersangkanya?

Sopir Grab Car Merampok Bawa 2 Rekan Sekap Korban dari Jok Belakang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2