Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pemindahan Ibu Kota
Pemindahan Ibu Kota Perlu Proses Panjang
2019-09-06 04:33:52
 

Wakil Ketua DPR/Korpolkam Fadli Zon saat membuka seminar tentang "Menyoal Rencana Pemindahan Ibukota Negara" di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara, Rabu (3/9).(Foto: arief/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pemerintah memindahkan ibukota negara dari Jakarta menuju Kalimantan Timur tidak berdasarkan perhitungan yang jelas dan tepat karena masih banyak proses panjang yang harus dilalui.

Hal ini disampaikan Fadli saat menyelenggarakan seminar dengan tema "Menyoal Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara" bersama Indonesia Resources Studies (IRESS) di Ruang Abdul Muis Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9) lalu.

"Saya masih anggap ini sebuah wacana ketimbang rencana. Karena kalau rencana sudah ada timing jelas, hitung-hitungan yang jelas. Tapi yang terjadi sekarang lebih wacana yang dilontarkan oleh pemerintah untuk pindahkan ibu kota," ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra itu menyatakan, hal-hal yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota yaitu masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah harus lebih serius lagi dalam menanggapi permasalahan tersebut.

"Yang akan terkena dampak dari rencana pemindahan ibu kota tentu saja masyarakat. Sekarang saja pemerintah belum menyampaikan dokumen legal dan konstitusional termasuk kepada DPR, sehingga ini masih belum serius," kata Fadli.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini mengatakan rencana perpindahan ibukota harus berdasarkan keinginan bersama masyarakat Indonesia bukan pemerintah.

"Ada enggak partisipasi dan aspirasi publik untuk didengarkan. Jangan sampai dirampas oleh keinginan Presiden. Apakah keinginan Presiden itu mencerminkan keinginan masyarakat. Jangan sampai itu keinginan dirinya (Presiden) sendiri bukan keinginan rakyat," kritik Fadli(tn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi
  Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah
  Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19
  Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok?
  Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana
 
ads1

  Berita Utama
Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetijo Utomo Terkait 'Red Notice' Djoko Tjandra

Banggar DPR Kecewa Pemerintah Indonesia Alihkan Dana Covid-19 untuk Bayar Utang

Pemprov DKI Nonaktifkan Lurah Grogol Selatan Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Penerbitan KTP - EL

Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komplotan Bobol Mesin ATM Pakai Tusuk Gigi Berhasil Dibekuk Reskrim Polrestro Jakarta Barat

Djoko Tjandra Harus Segera Ditangkap

Jefri Romdonny Apresiasi Langkah Baznas Luncurkan Zakat Digital

Laut China Selatan: Aksi China Memburu Sumber Daya 'Melanggar Hukum', Kata Menlu AS

Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetijo Utomo Terkait 'Red Notice' Djoko Tjandra

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2