Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Jokowi
Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
2019-03-08 00:26:22
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Kresno/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengampanyekan tiga "kartu sakti" kepada publik. Rencana penerbitan tiga kertu tersebut menuai kritik. Selain tak ada pos anggarannya dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sebesar Rp 4,498 triliun. Pemerintah pun diimbau tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan tiga kartu tersebut.

Ketiganya adalah Kartu Sembako Murah (untuk mengakses kebutuhan sembako), Kartu Pra-Kerja (untuk mengakses kebutuhan pekerjaan), dan Kartu Indonesia Pintar (untuk mengakses kebutuhan pendidikan hingga perguruan tinggi). Sebaiknya pemerintah berhati-hati dan tak mengumbar janji berlebihan. Pasalnya, janji kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi para buruh pun belum direalisasikan.

"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja. Apalagi, praktiknya enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya. Dalam APBN 2019 tidak ada alokasi untuk kartu sakti tersebut. Utang pemerintah pusat saja hingga Januari sudah tembus Rp 4.498 triliun. Naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 sebesar Rp 3.958,66 triliun," kritik Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (6/3).

Melihat fakta itu, sebaiknya pemerintah tidak memberi harapan kosong. Di sisi lain, subsidi-subsidi kecil saja yang harusnya diberikan kepada rakyat belum terealisasi. Yang jelas, tandas politisi Partai Gerindra ini, keuangan negara akan terus terbebani, karena anggaran 2019 sudah disetujui pada 2018 lalu. Sementara untuk tahun anggaran 2020, belum ada pembahasan.

"Logikanya, gaji guru saja belum dibayar, masa mau nambah utang lagi. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, agar tidak membebani keuangan negara," tandasnya.

Menurutnya, sumber-sumber penerimaan negara juga belum bisa diandalkan untuk mendanai program-program baru dari pemerintah. Sementara tax ratio relatif stagnan karena iklim usaha belum tumbuh. Rakyat harus dididik lebih realistis daripada diberi janji yang belum tentu bisa diwujudkan.(mh/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Mending Dibantu Ahli Ketimbang Stafsus Milenial Bergaji Rp 51 Juta
  Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode
  Eselon Mau Dipangkas, Tapi Jokowi Tambah Banyak Jabatan
  Jokowi Terlalu Perkasa
  Sibuk Narasi Radikal, Ada 22 Juta Rakyat Kelaparan Era Rezim Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kapolda Gorontalo: Saya akan Pecat Oknum Polisi yang Terlibat Narkoba dan Miras

Sultan HB X: Hubungan Kekhalifahan Turki Utsmani-Kesultanan Yogya

Kuota BBM Makin Menipis, Komisi II Sambangi BPH Migas

Peradilan Modern Berbasis Teknologi di PN Jakpus

Anjungan Kaltim di TMII Perlu Perbaikan Menyeluruh

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2