Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Jokowi
Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
2019-03-08 00:26:22
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Kresno/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengampanyekan tiga "kartu sakti" kepada publik. Rencana penerbitan tiga kertu tersebut menuai kritik. Selain tak ada pos anggarannya dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sebesar Rp 4,498 triliun. Pemerintah pun diimbau tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan tiga kartu tersebut.

Ketiganya adalah Kartu Sembako Murah (untuk mengakses kebutuhan sembako), Kartu Pra-Kerja (untuk mengakses kebutuhan pekerjaan), dan Kartu Indonesia Pintar (untuk mengakses kebutuhan pendidikan hingga perguruan tinggi). Sebaiknya pemerintah berhati-hati dan tak mengumbar janji berlebihan. Pasalnya, janji kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi para buruh pun belum direalisasikan.

"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja. Apalagi, praktiknya enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya. Dalam APBN 2019 tidak ada alokasi untuk kartu sakti tersebut. Utang pemerintah pusat saja hingga Januari sudah tembus Rp 4.498 triliun. Naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 sebesar Rp 3.958,66 triliun," kritik Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (6/3).

Melihat fakta itu, sebaiknya pemerintah tidak memberi harapan kosong. Di sisi lain, subsidi-subsidi kecil saja yang harusnya diberikan kepada rakyat belum terealisasi. Yang jelas, tandas politisi Partai Gerindra ini, keuangan negara akan terus terbebani, karena anggaran 2019 sudah disetujui pada 2018 lalu. Sementara untuk tahun anggaran 2020, belum ada pembahasan.

"Logikanya, gaji guru saja belum dibayar, masa mau nambah utang lagi. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, agar tidak membebani keuangan negara," tandasnya.

Menurutnya, sumber-sumber penerimaan negara juga belum bisa diandalkan untuk mendanai program-program baru dari pemerintah. Sementara tax ratio relatif stagnan karena iklim usaha belum tumbuh. Rakyat harus dididik lebih realistis daripada diberi janji yang belum tentu bisa diwujudkan.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi: Kabinet Itu Adalah Hak Prerogatif Presiden. Menteri Itu Adalah Pembantu
  Kwik Sindir Anak Jokowi: Pura-pura Jual Martabak Tapi Pegang Proyek Besar
  Pemerintah Jokowi Diimbau Tak Beri Harapan Kosong
  Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu karena Sebut Prabowo Teken Pencalegkan Ex Koruptor
  Harimau Jokowi Layangkan Gugatan Perdata kepada Prabowo terkait Selang Cuci Darah RSCM
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2