Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Hutang Luar Negeri
Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang
2019-07-11 15:35:17
 

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid (Foto: Andri/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengambil sikap hati-hati dalam pengendalian utang. Hal ini dikarenakan utang menjadi sebuah beban yang cukup berat bagi generasi mendatang, sehingga pengelolaannya harus dicermati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Jazilul Fawaid saat menyampaikan Laporan Pendahuluan RAPBN 2020 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7). Jazilul juga mengingatkan agar pemerintah menjaga rasio utang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan DPR RI.

"Adapun arah dan strategi kebijakan pembiayaan utang yakni harus mengedepankan aspek kehati-hatian melalui pengendalian rasio utang dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2020 untuk mendukung kesinambungan fiskal," ujar Jazilul.

Selain itu, masih kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, pemerintah juga harus memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif, sehingga tercipta efisiensi utang dan mampu menjaga keseimbangan makro, dengan menjaga komposisi utang domestik dan valas dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan.

Adapun hingga akhir Februari 2019, utang pemerintah sudah mencapai Rp 4.566,26 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp 531,46 triliun dibandingkan Februari 2018 yang sebesar Rp 4.034,80 triliun. Jika diperinci, total utang sebesar Rp 4.566,26 triliun itu terdiri dari pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.775,79 triliun.

Pinjaman sebesar Rp 790,47 triliun itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 783,33 triliun dengan rincian, pinjaman bilateral Rp 322,86 triliun, multilateral Rp 418,82 triliun, komersial Rp 41,66 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negerinya sebesar Rp 7,13 triliun.(hs/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hutang Luar Negeri
 
  Fuad Bawazier: Aneh, Sri Mulyani Tidak Tahu Utang Gede-Gedean Dipakai untuk Apa
  Pemerintah Indonesia Harus Berhati-Hati Dalam Berutang
  Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08
  Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
  Pemerintah Diimbau Tak Hamburkan Utang untuk Elektoral
 
ads

  Berita Utama
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

 

  Berita Terkini
 
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Drama MRT dan 'Undertable Transaction'

Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik

Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah

Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2