Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Bawang Merah
Pemerintah Indonesia Diminta Perbaiki Distribusi Bawang Merah
2019-03-16 10:22:54
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi pembinaan kepada petani bawah merah yang dilakukan Bank Indonesia (BI) melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Namun Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mengendalikan inflasi dan memperbaiki rantai distribusi sentra bawang merah. Pihaknya tidak melarang impor bawang merah, namun impor itu harus terkendali, dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus melihat momentum waktu yang tepat untuk impor.

"Jika dalam waktu rentan yang cukup dekat masyarakat akan panen dan suplai akan melimpah, seharusnya tidak usah impor. Tetapi kalau ada kecenderungan kita akan kekurangan suplai, boleh impor. Artinya betul-betul waktu yang tepat, jumlah yang tepat dan tempat yang tepat. Itu penting supaya tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat," kata Marwan usai memimpin dialog Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan petani bawang di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten, Selasa (12/3).

Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, petani bawang merah di Desa Teluk Terate, Kecamatan Kramatwatu ini merupakan binaan BI sejak tahun 2011. Namun masih ada berbagai permasalahan yang menjadi perhatian Komisi XI DPR RI, yaitu persoalan irigasi, pembelian harga bibit yang relatif mahal, serta pelatihan untuk para petani.

"Untuk irigasi tahap awal yang akan kita lakukan adalah meminta BI untuk membangun sumur bor. Karena kalau membangun irigasi membutuhkan dana besar dan prosesnya tidak singkat. Kedua persoalan bibit yang cocok dengan harga yang tentu bersaing," kata Marwan.

Anggota DPR RI dapil Lampung II menambahkan bawang merah yang dijual perlu mengikuti model di wilayah Palu, yaitu menjual bawang yang dikupas agar ada nilai tambah. Sehingga masyarakat bisa menikmati margin keuntungan yang lebih baik.(afr/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Bawang Merah
 
  Pemerintah Indonesia Diminta Perbaiki Distribusi Bawang Merah
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2