Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Freeport
Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
2017-12-07 07:49:00
 

nggota Komisi VII DPR, M Nasir.(Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR, M Nasir menilai pemerintah lemah dalam bernegosiasi dengan Freeport termasuk janji pembangunan smelter. "Soal Freeport ini jangan jadi pembohongan publik. Proses divestasi saja dari awal sudah sulit, sekarang janji pembangunan smelter juga tidak jelas,"ujar M.Nasir dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri dan Wakil Menteri ESDM (energy dan sumber daya mineral) beserta jajarannya di ruang rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12).

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi VII lainnya, Tjatur Sapto Edy yang mengatakan jangan sampai pemerintah dipermainkan oleh PT Freeport soal janji membangun smelter. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda pembangunan smelter di Gresik yang konon sempat beredar kabar akan dijadikan tempat pembangunan smelter PT Freeport.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih pun mempertanyakan kesanggupan pemerintah menguasai saham Freeport sejumlah 51 persen, sementara janji pembuatan. Lebih lanjut ia juga berharap Freeport memiliki itikad baik untuk merealisasikan janjinya tersebut.

"Wajar jika kita menjadi ragu karena sikap dan langkah yang dilakukan Freeport tidak seia dan sekata. Polemik ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah," papar Eni.

Menanggapi hal itu Menteri ESDM, Ignatius Jonan menjelaskan bahwa janji membangun smelter Freeport masih tertunda, dikarenakan proses transisi divestasi atau keputusan kepemilikan 51 persen segera dipegang pemerintah.

Dilanjutkannya, untuk mencapai divestasi 51 persen, sebanyak 40 persen participating interest Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia asal Australia, akan diakuisisi oleh BUMN yang ditugaskan pemerintah bersama-sama dengan BUMD (Badan usaha milik daerah). Selain itu saham milik PT Indocopper sebanyak kurang lebih 9 persen yang dikuasai Freeport McMoran juga akan diambil alih pemerintah.
"Sampai saat ini, negosiasi sudah dilakukan, dan mulai dibahas legal drafting untuk akuisisi sahamnya,"ujar Jonan.(Ayu,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Freeport
 
  DPR Mendukung Upaya Negosiasi Pemerintah Terhadap Freeport
  Pemerintah Indonesia Diminta Jangan Lemah Negosiasi dengan Freeport
  Tidak Ada Komitmen Serius Freeport Bangun Smelter
  Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport
  Freeport Tetap Mendapat Izin Ekspor Meski IUPK Berakhir 10 Oktober
 
ads

  Berita Utama
Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

Tommy Soeharto Kritik Pemerintahan Jokowi Soal Utang Membengkak

Polres Jakbar Menangkap Kawanan Perampok Bersenpi, 1 Orang Begal Tewas

Yusril Mengajukan Gugatan ke Bawaslu dan Berencana Pidanakan Komisioner KPU

 

  Berita Terkini
 
DPR akan Gelar Rapim Bahas Sikap Presiden Tolak Tanda Tangan UU MD3

Yusril Ihza Mahendra Klarifikasi Tulisan Hoax yang Pernah Viral

Kapolda Metro Jaya Memberikan Penghargaan 7 Anggota Polisi Berprestasi

HUT Kedua DETAKKaltim Gelar Talk Show Bersama Kajati Kaltim

Pemerintah Hentikan Sementara Seluruh Pekerjaan Konstruksi Layang

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2