Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pekerja Asing
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pekerja Lokal
2019-08-24 18:59:55
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Menerima Nota Keuangan dan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RAPBN 2020 oleh Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja (Foto: Arief/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Abdul Hakam Naja mengungkapkan bahwa pemerintah harus memprioritaskan tenaga kerja asal Indonesia dalam rangka pembangunan di tahun 2020. Ia mengatakan bahwa memprioritaskan tenaga kerja lokal adalah hal penting dalam menjaga roda perekonomian di masyarakat bawah.

"Pemerintah harus membatasi tenaga kerja asing yang hanya diberi kesempatan pada posisi yang bisa tidak bisa dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia," ungkap Hakam saat membacakan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) terkait RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8).

Hakam menegaskan, karena tenaga kerja ini erat kaitannya dengan dunia industri maka, di satu sisi pemerintah juga diminta memperhatikan secara serius keberlangsungan dunia industri. Pasalnya menurut pengamatannya, dunia manufaktur saat ini mengalami tren penurunan.

"Terkait dengan sektor industri perlu mendapatkan perhatian serius karena terjadi kecenderungan deindustrialisasi, yaitu kontribusi industri manufaktur yang terus turun dari waktu ke waktu juga terkait penciptaan lapangan kerja," sambung legislator dapil Jawa Tengah X ini.

Hakam menilai, jika negara mengalami deindustrialiasi, maka ini menjadi situasi buruk bagi pemerintah. Sehingga kontribusi industri manufaktur yang mengalami penurunan ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pengambilan kebijakan dalam tahun anggaran 2020. RAPBN ke depan pun dituntut untuk mampu menjawab persoalan ini. (hs/sf)



 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Menyoal Konstitusionalitas Aturan Jabatan dan Waktu Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing
  PB HMI: Hentikan Mobilisasi TKA Demi Kondusifitas Daerah
  KSPI Mengecam Keras Diizinkannya 500 TKA Masuk ke Indonesia
  DPRD dan Bupati Konawe Tolak Kedatangan 500 TKA China Saat Pandemi
  Imigrasi Temukan Lagi 43 Calon TKA Asal China Mendarat di Soekarno-Hatta yang Diduga Akan Ke Kendari
 
ads1

  Berita Utama
Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Amankan 5 Anggota 'Anarko' Diduga Akan Buat Rusuh di Saat Sidang Tahunan MPR

Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19

Anies Serukan Masyarakat Tidak Gelar Perlombaan Dan Hiburan HUT Kemerdekaan

Optimisme Pidato R-APBN 2021 Jokowi, Ketua Fraksi PKS: Jangan Termakan Janji Sendiri!

Menyoal Konstitusionalitas Aturan Jabatan dan Waktu Tertentu bagi Tenaga Kerja Asing

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2