Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Kelapa Sawit
Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
2019-09-20 13:52:57
 

Wakil Ketia DPR RI Fadli Zon.(Foto: Runi/mr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Produk sawit Indonesia yang diboikot oleh Uni Eropa terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu 'Sun Flower Oil' dan 'Rapeseed Oil'. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.

Opini dunia internasional bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Apalagi, selain ancaman boikot dari Uni Eropa, kini juga muncul kampanye global "Palm Oil Free" (Bebas Minyak Sawit) yang mengarah pada boikot total seluruh produk sawit. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam press release yang diterima Parlementaria, Kamis (19/9).

"POF (Palm Oil Free) adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama 'consumer product'. Sejumlah LSM lingkungan, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya. Mereka menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan," ujar Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF. Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin/mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.

Fadli menyatakan, kampanye tersebut tentu bisa merugikan Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Apalagi, secara global 83 persen penggunaan minyak sawit memang untuk industri pangan. "Sementara 17 persen sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel. Sehingga, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya," ungkap Fadli.

Itu sebabnya, Fadli mendorong Pemerintah agar memanfaatkan bencana karhutla 2019 sebagai momen untuk mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air. Pemerintah harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi. "Tindak tegas semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan yang drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia," tegas Fadli.(pun/es/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Kelapa Sawit
 
  Melawan Insentif Kebijakan untuk Perkebunan Kelapa Sawit Jahat
  Pemboikotan Sawit Indonesia Oleh Uni Eropa Tidak Bisa Diabaikan
  Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO
  Harga Kelapa Sawit Rendah, APPKS Desak Pemerintahan Joko Widodo Bebaskan Pungutan Ekspor CPO
  Sandiaga Uno: Kami 100 Persen Bersama Para Petani Sawit, Ciptakan Green Jobs
 
ads

  Berita Utama
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'

Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto

 

  Berita Terkini
 
Dituding Kartu 'Politik', ETOS Indonesia Institute Dorong DPRD Audit Program Kartu Sehat Kota Bekasi

Sandiaga Uno Kembali ke Gerindra dan Tak Incar Posisi

KKRG akan Masuk Wilayah Sulut dan Sulteng pada Tahun 2021

Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2