Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPRD Kaltim
Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
2020-01-18 07:25:37
 

 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menerangkan bahwa Komisinya sepakat ingin memoratorium pembentukkan perusda baru di Kalimantan Timur. Hal itu menjadi pembahasan serius yang dilakukan Komisi II DPRD Kaltim, Selasa (14/1) dengan Assisten II Setda Provinsi Kaltim, Biro Perekonomian dan BPKAD Kaltim.

Pertemuan yang digelar di Kantor DPRD Kaltim tersebut juga membahas regulasi Peraturan Pemerintah yang baru terkait aset, selain itu perlunya menyusun perda baru menyesuaikan peraturan terbaru dibidang aset. "Kita sepakat mau moratorium pembentukkan perusda baru sebelum ada payung hukum baru yang sesuai dengan peraturan diatasnya. Stop dulu penambahan modal, memang umumnya perusda di Kaltim bermasalah pada manajemennya," ungkap Veridiana.

Sementara itu terkait kelanjutan perbaikan perusda Komisi II akan kembali mengagendakan pertemuan dengan memanggil direksi dan komisaris serta Asisten II yang membidangi. "Kita ingin tuntas bicaranya. Soal pergantian direksi, jika manajemennya tidak diperbaiki dan aturannya tetap begitu maka akan seperti itu selamanya. Jadi yang harus dirubah lagi adalah perdanya dengan membuat perda yang menyesuaikan dengan PP terbaru," Terang Politisi PDI Perjuangan ini.

Dalam pertemuan tersebut Veridiana juga didampingi Wakil Ketua Komisi II Baharuddin Demmu, Sekretaris Komisi II Bagus Susetyo dan sejumlah Anggota Komisi II, diantaranya Nidya Listiono, Sapto Setyo Pramono, Safuad, Akhmed Reza Fachlevi, Sutomo Jabir dan Siti Rizky Amalia.(hms5/dprd/bh/gaj)



 
   Berita Terkait > DPRD Kaltim
 
  Monitoring Evaluasi Penyerapan Anggaran, Komisi III Sambangi Paser
  Pembentukkan Perusda Baru Akan di Moratorium
  Izin Investasi Kaltim Meningkat
  Paripurna Istimewa DPRD Peringatan HUT Kaltim ke 63 Digelar
  Ketua DPRD Kaltim Dorong Peran Serta Mahasiswa
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2