Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Komisi VI
Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
2018-07-04 05:25:44
 

Ilustrasi. Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno mensinyalir ada pelanggaran undang-undang dalam pembentukan Lembaga One Single Submission (OSS). Dimana OSS muncul setelah ditetapkan pemerintah dengan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektonik.

"Kami mengerti dan memahami hadirnya OSS dengan harapan akan menjadi lebih baik dan lebih memudahkan investor untuk mengurus izin usaha. Tetapi kami juga ingin mengingatkan bahwa ada undang-undang yang menjadi pedoman kita dalam melangkah," papar Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno saat memimpin Rapat Kerja Komisi VI dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong beserta jajaranya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7).

Menurut penjelasan umum PP No. 24 Tahun 2018, bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, perizinan berusaha diterbitkan oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memulai melaksanakan, dan mengembangkan usaha atau kegiatan perlu dilakukan pada sistem pelayanan dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi dan persaingan global.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan pemerintah bahwasanya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Bila diberlakukan PP Nomor 24 Tahun 2018, semua perizinan itu akan diambil alih oleh lembaga OSS. Padahal kedudukan PP lebih rendah dari pada undang-undang.

"Nah keberadaan lembaga penyelenggara pengelola OSS ini seperti apa? Bagaimana bisa tiba-tiba OSS mencuat ke permukaan mengambil alih kewenangan, sementara di undang-undang jelas-jelas dikatakan itu adalah ranahnya BKPM," tegasnya.

Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bermaksud menata kembali sistem pelayanan terutama pada pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP untuk disempurnakan menjadi lebih efisien melayani dan modern. Salah satu yang paling signifikan adalah penyediaan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS).

"Kami tidak mau niat pemerintah memudahkan investasi dengan melakukan deregulasi tapi dengan melanggar undang-undang. Jadi dengan segala hormat kami Komisi VI mengingatkan pemerintah agar jangan dulu memberlakukan OSS. Karena akan ada hal yang serius bila OSS tetap dilakukan," tandasnya.(es/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komisi VI
 
  Pembentukan Lembaga OSS Dinilai Langgar Undang-Undang
  Pemerintah Harus Konsekuen Laksanakan Undang-Undang
  Jangan Habiskan Uang Negara Untuk Pencitraan
  Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi
  Komisi VI Temukan Indikasi Kecurangan PT Dirgantara Indonesia
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Kasus Proyek Jalan dan Jembatan Bangkuang - MTU, Jaksa Sasar Kantor Bupati dan DPRD Buntok

Bakamla RI Gelar Rakornas Operasi Keamanan Laut Tahun 2018

Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2