Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BBM
Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
2018-10-12 23:23:33
 

Ilustrasi. Ramson Siagian Anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi partai Gerindra.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembatalan kebijakan kenaikan harga BBM jenis premium, cermin dari buruknya tata kelola kebijakan di internal tubuh pemerintah. Jika sebelumnya banyak kebijakan belum seumur jagung sudah dibatalkan, kali ini dalam hitungan jam, kebijakan yang baru diumumkan kemudian dibatalkan. Ironis.

Anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, lingkungan hidup, Ramson Siagian mengatakan, perubahan singkat terhadap kebijakan yang sudah diumumkan, juga menandakan pemerintahan Presiden Joko Widodo memang tidak kompeten dalam mengelola birokrasi.

"Bagi dunia usaha, Anggota Komisi VII DPRikap inkonsisten ini mengirimkan pesan kepada mereka, bahwa pemerintahan ini tidak reliable. Padahal, di tengah situasi ekonomi yang sedang terpuruk, konsistensi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan dunia usaha," kata Ramson melalui keterangannya, Jumat (12/10).

Ketua DPP Partai Gerindra ini mengimbau, sebaiknya pemerintah tidak memperburuk keadaan dengan menciptakan kekonyonal-kekonyolan baru. Sebelum adanya pembatalan, pihaknya juga melihat dalam menaikan harga BBM Premium ini, pemerintah tidak taat asas.

"Menaikkan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen. Merujuk kepada Perpres No. 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi. Inkonsistensi sikap pemerintah bukan kali ini saja," paparnya.

Sebelumnya, dia mengingatkan, sudah banyak sikap inkonsisten yang ditunjukan oleh pemerintahan Jokowi. Sebagai contoh, digantinya menteri ESDM Archandra dalam hitungan hari, pembatalan kebijakan full day school, pembatalan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, pembatalan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Jalan Tol, serta pembatalan kebijakan Pajak Bunga Deposito.

Hal tersebut, kata dia, semuanya menunjukkan lemahnya leadership seorang presiden, yang tidak mampu mengatur dinamika di internal tubuh kabinetnya sendiri.

"Dan semua kekonyolan tersebut akan berulang, apabila Jokowi menjadi presiden kembali. Semua itu akan dibenahi oleh Prabowo-Sandi ketika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2019-2024. Latar belakang dan pengalaman keduanya sangat mumpuni. Karena baik Prabowo dan Sandi sangat paham psikologis dunia usaha yang membutuhkan iklim investasi yang pasti, terukur dan konsisten agar dunia usaha dapat berkembang," pungkasnya.(ar/ra/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > BBM
 
  Faktor Ekonomi Politik Jadi Pertimbangan Jokowi Batalkan Kenaikan Harga Premium
  Ada Mismanagement di Balik Kenaikan BBM
  Pembatalan Kenaikan Harga BBM dalam Hitungan Jam, Cermin Buruknya Tata Kelola Kebijakan di Internal Pemerintah
  BBM Non Subsidi Naik Diam-diam, Lagi-lagi Jokowi Susahkan Masyarakat
  Polisi Mengungkap 2 SPBU Melakukan Kecurangan di Ciputat dan Dadap
 
ads

  Berita Utama
Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

2 Hari Ini, Prabowo-Sandi Dijadwalkan Bersafari Politik di Jawa Timur #PrabowoSandi

Partai Golkar Ziarah ke TMPN Kalibata, Berikut Do'a HUT ke-54 dan Kemenangan

 

  Berita Terkini
 
Serah Terima Jabatan, Fadly - Asrul Sampaikan Program Awal untuk Padang Panjang

Ketua Komisi I DPRD Pertanyakan Mengapa Tes CPNS Kaur 2018 Gunakan UNBK Kemendikbud

Jokowier, Pedagang Pengaruh, Machiavelian, Rasialis dan Islamophobia

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Pemilih Milenial Cerdas, Kritis dan Bertanggungjawab

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2