Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Garam
Pelaku Kartel Garam untuk Rp2,25 Triliun Setiap Tahun
Wednesday 12 Aug 2015 06:40:07
 

Ilustrasi. Petani Garam.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memprediksi keuntungan perusahaan-perusahaan pengimpor garam yang diduga melakukan kartel dapat mencapai Rp2,25 triliun dalam satu tahun.

"Kalau dilihat, impor garamnya kan 2,25 juta ton setahun, kalau keuntungannya Rp1000 per kilogram itu artinya untungnya Rp2,25 triliun, ini angka yang luar biasa besar," ujar Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf usai melaksanakan rapat tertutup dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di KKP, Jakarta, Selasa (11/8).

Terkait dengan pencapaian tersebut, menurut dia, denda administratif terhadap upaya pengambilan untung, yang dapat dikenakan KPPU berdasarkan Undang-Undang nomor lima tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berpeluang tidak memberikan efek jera.

"Denda administratifnya maksimal hanya bisa sampai Rp25 miliar, jumlahnya itu sangat kecil dibandingkan keuntungan yang didapat dari impor garam," tuturnya.

Namun, walaupun keuntungannya lebih besar, ia mengatakan ada hukuman tambahan yang dapat dikenakan KPPU kepada para pelaku kartel agar mereka jera, yakni usulan pecabutan izin usaha serta "blacklist" perusahaan.

"Kalau balcklist, perusahaan tidak boleh beroperasi dalam waktu tertentu, kita juga dapat merekomendasikan kepada instansi pemerintah terkait pencabutan izin usaha, dengan pembuktian kartel yang sangat merugikan masyarakat," katanya.

Ia menilai kegiatan kartel ini lebih berbahaya dibandingkan korupsi karena dampak yang dihasilkan dari upaya tersebut akan langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat.

"Pasar garam lokal itu pakai oligopsoni yang mana menekan harga jual garam, mengakibatkan kerugian langsung bagi para petani, sedangkan para pengimpor yang menggunakan asas oligopoli akan menjual garam dengan harga tinggi yang juga melemahkan daya beli konsumen, sehingga kedua ini jauh lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang tidak berdampak langsung," ujarnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KPPU sepakat bekerja sama mengungkapkan dugaan kartel garam oleh beberapa perusahaan.(agita/Antaranews/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Garam
 
  Warga Demo karena Jokowi Sebut Garam Madura 'Hitam': Kami Telah Dibunuh di Negeri Sendiri
  Petani Garam Jawa Timur dan Jawa Tengah Menjerit, Harga Jual Anjlok
  Henry Indraguna: Diduga Pemda Kupang Mempersulit Perizinan Industri Garam PT PKGD
  Pemerintah Didesak Cabut PP No. 9 Tahun 2018
  Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ada Peluang Besar di antara 'Pelacur Pers', 'Pengemis Sakti', dan Dewan Pers

KNTI Dorong 3 Poin Penting Agar Arah Baru Kebijakan Kelautan dan Perikanan Lebih Adil

Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2