Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Kasus Kemenag
Pejabat Kemenag Ahmad Jauhari Segera Disidang
Friday 13 Dec 2013 21:41:08
 

Gedung KPK.(Foto: BH/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Berkas perkara mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari, telah dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Jauhari akan segera menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama. "Jadi ini tadi pelimpahan berkas ke jaksa penuntut," kata Jauhari di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/12).

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran dan alat laboratorium 2011-2012, KPK menetapkan Jauhari sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun justru merugikan keuangan negara.

Namun, Ahmad membantah tudingan tersebut. "Oh, tidak. Menyalahgunakan wewenang, kan harus sengaja. Ya, orang enggak disengaja," kata Jauhari, seperti dikutip dari kompas.com.

KPK menjerat Jauhari degan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pdana Korupsi.

Penetapan Jauhari sebagai tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan penerimaan suap terkait kepengurusan anggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kemenag yang menjerat anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Zulkarnaen Djabar berserta putranya, Dendy Prasetya.(kmp/bhc/rby)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

 

  Berita Terkini
 
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat, MUI DIY Sarankan Jokowi Mundur

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

Usai Pengumuman Hasil Pemilu Oleh KPU, Pengamat: Keamanan Kondusif

Fahri Hamzah: Rakyat Bakal Melawan Balik Jika Terus Diancam

Pesan Aksi Damai, Prabowo: Kami Ingin Menegakkan Kebenaran dan Keadilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2