Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Perempuan
Partisipasi Politik Perempuan Perlu Ditingkatkan
2019-01-11 18:06:00
 

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat menerima kunjungan The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald.(Foto: Kresno/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menyampaikan, peranan perempuan dalam dunia perpolitikan, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Inggris dan Indonesia masih minim. Menurutnya, partisipasi perempuan perlu ditingkatkan, sehingga suara perempuan dapat terwakili.

Demikian diungkapkannya saat menerima The Permanent Under Secretary and Head of the Diplomatic Service at the Foreign and Commonwealth Office (Wakil Tetap dan Kepala Layanan Diplomatik di Kantor Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran) Simon McDonald di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

"Ini salah satu hal yang kita diskusikan bersama. Bagaimana perkembangan perempuan dalam dunia perpolitikan dan pencalegan, dan kita juga membahas mengenai proses demokrasi di kedua negara," ungkap Nurhayati yang didampingi perwakilan perempuan parlemen, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dan Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.

Menurut legislator Partai Demokrat ini, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan. Karena itu, DPR RI percaya untuk mencapai demokrasi yang hakiki, perempuan perlu dilibatkan dalam mendapatkan akses dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia sendiri, konstitusi telah menjamin perempuan untuk berpatisipasi penuh di segala bidang, terutama dalam bidang politik. Kebijakan afirmatif Indonesia yang memberikan kuota setidaknya 30 persen perempuan dalam proses politik, mendorong partisipasi yang setara dalam pembuatan keputusan agar kepentingan perempuan dapat terepresentasikan dengan baik.

Selain membahas peranan perempuan, dalam kesempatan itu legislator dapil Jawa Timur ini juga menyoal sulitnya pengurusan VISA Inggris bagi Warga Negara Indonesia (WNI). Ia berharap, Pemerintah Inggris dapat mempermudah kebijakan pengurusan VISA bagi WNI, khususnya bagi pelajar Indonesia.

"Ini penting saya sampaikan karena untuk mendapatkan VISA ke Inggris masih sulit. Beliau katakan ini akan disampaikan mudah-mudahan ini bisa berhasil, sehingga bisa dinikmati masyarakat Indonesia serta mempererat hubungan sahabat kedua negara," imbuhnya.(ann/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

 

  Berita Terkini
 
Gatot Nurmantyo: Purnawirawan Harus Bangkit Atau Negara Punah

Ketua DPR: Kita Harus Bangga Maha Karya Indonesia Diakui Dunia

Ribuan Massa dari Banten Sudah Bergerak Ke Gedung MK

BW: Keterangan Saksi Anas 02 dan Anas 01 Sama

Petani Plasma Sawit Minta Menko Maritim Membantu Hapus Pungutan Ekspor CPO

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2