Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
2019-07-17 08:54:43
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengesahkan perpanjangan pembahasan empat Rancangan Undang - Undang (RUU). Keempat RUU tersebut adalah RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Pertembakauan, dan RUU tentang Daerah Kepulauan.

Terhadap permintaan perpanjangan waktu pembahasan keempat RUU oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tersebut, Agus mempertanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna, apakah perpanjangan pembahasan RUU itu dapat disetujui.

"Kami meminta persetujuan rapat Paripurna hari ini, apakah perpanjangan waktu pembahasan RUU tersebut dapat kita setujui?" tanya Agus yang disambut persetujuan oleh para Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7).

Saat ditemui usai Rapat Paripurna, Wakil Ketua Komisi X Abdul Fikri Faqih sebagai AKD yang membahas RUU Ekonomi Kreatif (Ekraf) menuturkan beberapa substansi dalam RUU Ekraf masih menjadi perdebatan, sehingga membutuhkan perpanjangan waktu.

"Pembahasan klaster 1-6 sudah selesai, cuma memang ada beberapa pasal yang pemerintah masih keberatan, seperti pasal yang mewajibkan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif," jelas Fikri.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pasal-pasal tersebut ditakutkan akan menyandera karena berakibat hukum. "Mereka meminta itu supaya tidak menjadi wajib, tetapi mungkin ada kata dapat," terangnya.

Salah satu isu krusial lainnya, lanjut Fikri, yaitu bagaimana sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat dipergunakan menjadi jaminan pembiayaan kepada OJK maupun perbankan. Mengingat, hingga saat ini belum ada appraisal jaminan perbankan yang diakui untuk menilai HAKI. Diharapkan dengan skema tersebut, maka pekerja kreatif bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan.

"Secara lisan OJK sudah menyampaikan bisa, tinggal memang valuasi HAKI sebagai jaminan perlu ditindaklanjuti. Mudah-mudahan sesudah perpanjangan waktu ini ada Raker, sehingga kita bersemangat RUU ini bisa disahkan sebelum periode berakhir," tandas politisi dapil Jawa Tengah ini.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  BKSAP Terangkan Pentingnya Diplomasi Dalam Parlemen
  Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR
  DPR Perjuangkan Kepentingan Nasional di Forum Internasional
  Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU
  DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis
 
ads

  Berita Utama
AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

Pemindahan Ibu Kota Butuh Kajian Mendalam

PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi

Pelaku Penganiyaan Wartawan Media Online Divonis 1 Bulan Penjara

 

  Berita Terkini
 
Komisi V Pertanyakan Kajian Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota

Diduga Rampas Kemerdekaan, Komunitas Jurnalis Riau Menyatakan Sikap Serta Laporkan Kejari dan Kejati Riau Kepada Kejagung RI

Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO

Kebijakan Direksi ANTARA Dituding Sudah Melawan Nilai-Nilai Pancasila

AJI Jakarta Kecam Kekerasan dan Intimidasi Polisi terhadap Jurnalis Meliput Demo di DPR

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2