Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Jiwasraya
Pansus Jiwasraya Amanat Konstituen, Bukan Politis
2020-01-14 07:38:12
 

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad saat memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).(Foto: Kresno/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad akan menyikapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, yang diusulkan mayoritas fraksi-fraksi di DPR RI. Menurutnya, Pansus Jiwasraya yang dibentuk untuk menyelidiki potensi kerugian negara merupakan aspirasi masyarakat luas.

"Kalau saya pribadi sebagai Pimpinan DPR Koodinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu Pansus untuk menelusuri itu uangnya lari kemana saja, dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan, lalu kemudian solusinya bagaimana, karena kan ini uang masyarakat banyak," kata Dasco usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

Meski demikian, politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut memahfumi adanya keinginan pihak-pihak lain yang meminta agar Pansus Jiwasraya tidak sarat akan kepentingan politik. "Bukan bicara ini, janganlah dibawa ke ranah politik, tapi kewajiban kami yang diamanatkan oleh konstituen kami, rakyat Indonesia yang kami wakili, untuk kemudian mencari solusi apa yang terjadi di Jiwasraya," lanjutnya.

Tidak hanya Jiwasraya, baru-baru ini, isu permasalahan keuangan juga menimpa perusahaan asuransi pelat merah, yakni PT. Asabri. Mengenai hal ini, Dasco menyatakan belum perlunya campur tangan DPR RI dalam kasus tersebut, sehingga belum memerlukan adanya Pansus. Menurutnya, Kementerian Pertahanan juga telah melakukan beberapa hal untuk menyelesaikan kasus kerugian tersebut.

"Ya, saya pikir satu-satu dulu, saya pikir ini baru Jiwasraya nanti kita tuntaskan, kemudian Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya. Sejak awal, Kementerian Pertahanan yang membawahi Asabri, juga sudah melakukan pembenahan dan saya dengar akan ada pergantian direksi untuk memudahkan melakukan investigasi yang dianggap perlu," tutup legislator dapil Banten III itu.(alw/sf/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Kawal Skandal Korupsi Jiwasraya, KAKI Desak Kejagung Tetapkan dan Tahan Tersangka
  Demo Banjir Hanya Pengalihan Kasus Korupsi Jiwasraya, ASABRI, dan KPU
  Pansus Jiwasraya Amanat Konstituen, Bukan Politis
  Pembentukan Pansus Jiwasraya Bukan Politis, Tapi Kawal Penegakan Hukum
  Agar Tidak Gagal Maning, Langkah Hukum Jiwasraya Harus Dikawal Jalur Politik
 
ads1

  Berita Utama
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal

Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud

Kawal Skandal Korupsi Jiwasraya, KAKI Desak Kejagung Tetapkan dan Tahan Tersangka

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polisi Tembak Mati Residivis Pengedar Sabu

Bantuan Ayam Super di Kabgor Banyak Mati, Distributor Terkesan Lepas Tangan

ALPEKSI Siap Kawal Visi SDM Unggul Indonesia Maju

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei Bela Angkatan Bersenjata

Law Firm FAS dan Lapas Tebing Tinggi Gelar Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Binaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2