Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
BNN Musnahkan 44 Kilo Sabu Dan 22 Ribu Butir Pil Ekstasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali memusnahkan barang bukti tindak pidan

Drama Musikal Ajak Pelajar Jauhi Narkoba
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak, harus menerima k

Soekarno, Jokowi dan Internasionalisme
Oleh Eko Sulistyo *)

Sejak perumusan konstitusi dalam sidang BPUPKI Juni 1945, Soekarno sudah me

Isu Penyedot Data KPU Harus Diklarifikasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Jika memang ada yang mengintervensi data-data di KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Menpora: Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui
JAKARTA, Berita HUKUM - Menpora Imam Nahrawi pada tanggal 17 April 2015 telah menanda-tangani Keputu

Ketua BEM UI Benarkan Ada Undangan Istana
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Andi Aulia Rahman membenarkan adanya u

Jalan Munir Diresmikan di Den Haag, Belanda
BELANDA, Berita HUKUM - Walikota Den Haag, Joziaas van Aartsen meresmikan jalan Munir, yang diambil

Mark Zuckerberg akan Luncurkan Layanan Internet Tanpa Pulsa di Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mengumumkan peluncuran internet.org di In

   

  Berita Terkini >>
   
BNN Musnahkan 44 Kilo Sabu Dan 22 Ribu Butir Pil Ekstasi
Drama Musikal Ajak Pelajar Jauhi Narkoba
Soekarno, Jokowi dan Internasionalisme
Isu Penyedot Data KPU Harus Diklarifikasi
Menpora: Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan PSSI Tidak Diakui
Ketua BEM UI Benarkan Ada Undangan Istana

Untitled Document



  Berita Utama >
   
BNN Musnahkan 44 Kilo Sabu Dan 22 Ribu Butir Pil Ekstasi
Drama Musikal Ajak Pelajar Jauhi Narkoba
Soekarno, Jokowi dan Internasionalisme
Amnesty International Kecam Eksekusi WNI di Arab Saudi
'Kebijakan Penanganan Krisis Iklim dan Pengelolaan Hutan Beresiko Memperpanjang Perampasan Tanah'
Pesawat Jet Tempur F-16 Terbakar Saat Gagal Take Off

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com