Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi Jalan di Menteng Raya pada pukul 19.35 WIB tersendat, dikarenakan be

Gadis-gadis Satu Sekolah di London ini Berusaha Gabung ISIS
LONDON, Berita HUKUM - Sekelompok remaja putri asal kota London yang dilarang pergi ke luar negeri t

Hotel di Somalia Diserang, 10 Orang Tewas
SOMALIA, Berita HUKUM - Sepuluh orang tewas dalam baku tembak di hotel Maka al-Mukarama Mogadishu, t

KP Jaitun Mabes Polri Giring Pelaku Illegal Fishing Thailand
ACEH, Berita HUKUM - Tim gabungan Mabes Polri dan Sat Pol Air Polres Langsa pada, Rabu (25/3) lalu b

Kajari Kuala Simpang Eksekusi Cambuk 7 Tersangka Maisir atau Perjudian
ACEH, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuala Simpang, kabupaten Aceh Tamiang pada, Jum'at (2

Warga Senebok Baro Blokir Jalan Tuntut Developer Griya Kartika Permai Perbaiki Jalan Rusak
ACEH, Berita HUKUM - Ratusan warga dari Desa Seunebok Baro Kecamatan Mayak Payet Kabupaten Aceh Tami

Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Oc

Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia
SINGAPURA, Berita HUKUM - Aktor, presenter sekaligus komedian top Indonesia Olga Syahputra atau bern

   

  Berita Terkini >>
   
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Gadis-gadis Satu Sekolah di London ini Berusaha Gabung ISIS
Hotel di Somalia Diserang, 10 Orang Tewas
KP Jaitun Mabes Polri Giring Pelaku Illegal Fishing Thailand
Kajari Kuala Simpang Eksekusi Cambuk 7 Tersangka Maisir atau Perjudian
Warga Senebok Baro Blokir Jalan Tuntut Developer Griya Kartika Permai Perbaiki Jalan Rusak

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia
Kapolda Aceh Musnahkan Narkoba Hasil Tangkapan Polres Aceh Tamian
Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi
Grace Natalie Ketua Umum PSI Hadiri Silaturahmi Tokoh Bangsa ke 7

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com