BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Seishukan Indonesia Datangkan Master Samurai Jepang
DEPOK, Berita HUKUM - Seishukan Indonesia (Ilmu Bela Diri Klasik Jepang, IAIDO, JO-DO, KYU-DO) atau

Kawanan Sapi Huni Taman Kota Idi Rayeuk, Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Masyarakat Aceh Timur, warga Idi Rayeuk khususnya meminta instansi pemerintah t

Ledakan Gas di Taiwan, 22 Tewas
TAIWAN, Berita HUKUM - Serangkaian ledakan gas di Kota Kaohsiung, Taiwan, telah menewaskan sedikitny

Per Hari Ini, Penjualan Solar dan Premium Mulai Dibatasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan untuk menjaga konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak me

Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembukaan kotak suara di beberapa tempat yang dilakukan oleh Panitia Pemungu

Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel
CINA, Berita HUKUM - BBC menemukan bukti yang kemungkinan memastikan bahwa peretas berhasil mencuri

DPR AS Tuntut Presiden Barack Obama
WASHINGTON DC, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat telah meloloskan sebuah

Dituduh Korupsi Bersama Megawati, Presiden SBY Tuntut Australia Klarifikasi Wikileaks
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berang atas pemberitaan Sindonews.Co

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Seishukan Indonesia Datangkan Master Samurai Jepang
Kawanan Sapi Huni Taman Kota Idi Rayeuk, Aceh
Ledakan Gas di Taiwan, 22 Tewas
Per Hari Ini, Penjualan Solar dan Premium Mulai Dibatasi
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Peretas Cina Membobol Pertahanan Israel

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Tak Ada Alasan, KPU Harus Hentikan Pembongkaran Kotak Suara
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com