Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Samsung Resmi Luncurkan Seri Galaxi A5 dan A3
JAKARTA, Berita HUKUM - Samsung Seri Galaxy A, yakni Galaxy A5 dan Galaxy A3 resmi diluncurkan di Ja

Tim Evaluasi Mabes TNI Kunjungi Satgas Indobatt di Lebanon Selatan
LEBANON, Berita HUKUM - Tim Evaluasi dari Mabes TNI terdiri dari Paban 4 Sops Ops Mabes TNI Kolonel

Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi: Ada Proses Hukum Yang Harus Kita Hormati
JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan proses pengangkatan calon Kepala Kepolisian Negara Republik I

Cara Unik Masyarakat Dukung KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak beberapa hari terakhir, dukungan masyarakat kepada Komisi Pemberantasa

Joe Taslim Brand Ambassador Baru Garnier Men Indonesia Gantikan Pasha 'Ungu'
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah band Ungu, kali ini Garnier Men memperkenalkan brand ambassador terb

Bank BNI 2014 Meraih Laba Bersih Rp 10,8 triliun atau Naik 19,1 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2014 kian menunjukan kiner

Maia Estianty Rayakan Ulang Tahun Bersama Kedua Anaknya
JAKARTA, Berita HUKUM - Maia Estianty merayakan ulang tahun ke-39 bersama kedua putranya El Rumi dan

Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

   

  Berita Terkini >>
   
Samsung Resmi Luncurkan Seri Galaxi A5 dan A3
Tim Evaluasi Mabes TNI Kunjungi Satgas Indobatt di Lebanon Selatan
Soal Calon Kapolri, Presiden Jokowi: Ada Proses Hukum Yang Harus Kita Hormati
Cara Unik Masyarakat Dukung KPK
Joe Taslim Brand Ambassador Baru Garnier Men Indonesia Gantikan Pasha 'Ungu'
Bank BNI 2014 Meraih Laba Bersih Rp 10,8 triliun atau Naik 19,1 Persen

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Cara Unik Masyarakat Dukung KPK
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com