BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Belasan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) terlibat dalam parade dan

Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
JAKARTA, Berita HUKUM - BNN kembali mengungkap upaya peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua tersa

Mobil Google Lampaui Batas Kecepatan
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Mobil Google, yang bisa mengemudi sendiri, diprogram untuk melaju hingga

Keputusan MK Harus Dihormati
JAKARTA, Berita HUKUM - Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sengketa pilpres harus

SBY Resmikan Menara Bendera Tertinggi di Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mer

Tanah Longsor di Hiroshima, Puluhan Tewas
JEPANG, Berita HUKUM - Sedikitnya 27 orang tewas dalam tanah longsor yang melanda Hiroshima, Jepang,

Publik Apresiasi KanalKPK TV
JAKARTA, Berita HUKUM - Minggu siang (17/8) lalu di pelataran Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta.

DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar Rapat Paripurna K

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
Mobil Google Lampaui Batas Kecepatan
Keputusan MK Harus Dihormati
SBY Resmikan Menara Bendera Tertinggi di Indonesia
Tanah Longsor di Hiroshima, Puluhan Tewas

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
Tim Prabowo-Hatta Desak Komnas HAM Klarifikasi Pernyataan Novelius Pigai
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara
Bukti Tim Prabowo-Hatta Terlalu Kuat untuk Ditolak dalam Sidang MK
Pernyataan Yulianis, Diduga Fahri Hamzah Ikut Kecipratan Uang dari Nazaruddin

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com