Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia khususnya DKI Jakarta merupakan sasaran empuk para pelaku sindikat

Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ingin mengendalikan produk i

Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti jika Bank Central

Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Kajian And Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Far

Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
JAKARTA, Berita HUKUM - Jelang Muktamar yang ke 47 di Makasar, Organiisasi Islam Muhammadiyah yang

Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pa

Ketum: Muhammadiyah Akan Terus Berjihad Konstitusi
SURABAYA, Berita HUKUM - Universitas Muhammadiyah Surabaya gelar seminar Pra-Muktamar Muhammadiyah k

Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono memastikan pihaknya

   

  Berita Terkini >>
   
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor
Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo
Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
Panglima TNI Pimpin Sertijab Kapuskes TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
Aksi Demo Didepan Gedung PBB Jenewa, 'Jokowi Mana Janjimu'
Pemerintah Kedodoran Kelola Informasi, Banyak Isu Jadi Bola Liar
Kontroversi Gambar Kartun dan Karikatur Nabi Muhammad SAW
Pertengahan 2015, Dana Desa Sudah Tersalurkan 3,8 Triliun

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com