BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mendesak, Ratifikasi Asset Recovery
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, masih banyak teman-teman anggota

KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara
CIBINONG, Berita HUKUM - Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra untuk mengganti ketua umum Partai

Jejak Lingkungan Selembar Kertas
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan Industri pulp dan kertas menjadi salah satu sektor yang berkontri

The Boxtrolls Rajai Puncak Tangga Film
INGGRIS, Berita HUKUM - Film animasi 3D The Boxtrolls menduduki puncak tangga film terlaris pada min

Seluruh Fraksi Sepakati RUU Perubahan UU Perlindungan Anak
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati RUU perubahan atas UU

Badai Fung Wong Filipina, Lima Tewas
FILIPINA, Berita HUKUM - Badai Tropis Fung Wong menewaskan paling tidak lima orang dan menyebabkan l

Ketua MK: Memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi
MATARAM, Berita HUKUM - Jaminan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu alasan berdirin

Panglima TNI buka Kejuaraan DuniaTerjun Payung Militer di Solo
SOLO, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Colonel Rinnete Hulme selaku

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Mendesak, Ratifikasi Asset Recovery
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara
Jejak Lingkungan Selembar Kertas
The Boxtrolls Rajai Puncak Tangga Film
Seluruh Fraksi Sepakati RUU Perubahan UU Perlindungan Anak
Badai Fung Wong Filipina, Lima Tewas

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara
Pertagas Dukung Konversi BBM ke Gas dengan Bangun LNG Storage di Bali
Dewan Energi Nasional : Pembuatan Kilang Minyak bukan Soal Untung Rugi Tapi untuk Ketahanan Energi
Lembaga Sandi Negara Benahi Sistem Pemulihan Aset Negara Berbasis Digital
Kementerian Lingkungan Didemo, PT Baramulti Tbk dan Tata Group Merusak Lingkungan
NCID: Jangan Lupa, yang Mengusulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD adalah Menterinya SBY

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com