BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tak Mengantongi Izin Penyiaran, Tepian TV Distop KPID Kaltim
SAMARINDA, Berita HUKUM - Tepian TV yang merupakan televisi siaran lokal Kota Tepian Samarinda, Kali

Mafia Pendidikan Diduga Terjadi dI Kampus Unmul Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Hampir setiap tahun penerimaan siswa baru di Kota Tepian Samarinda Kaliman

Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim baru pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah mulai

SBY Ajak Masyarakat Ikuti Proses Pilpres Hingga Pelantikan Presiden Mendatang
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan rasa gembiranya terhadap proses pemilihan preside

Menangi Pilpres, Mendagri Sarankan Jokowi Mundur dari Gubernur DKI
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, berdasarkan Keputu

Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
JAKARTA, Berita HUKUM - Inilah kata-kata yang di share mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn.) TNI H P

Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mencermati perkembangan situasi politik nasional seiring dengan pernyataan s

Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pilpres tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin Apel Kesiapsiagaan Pengamana

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Tak Mengantongi Izin Penyiaran, Tepian TV Distop KPID Kaltim
Mafia Pendidikan Diduga Terjadi dI Kampus Unmul Samarinda
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
SBY Ajak Masyarakat Ikuti Proses Pilpres Hingga Pelantikan Presiden Mendatang
Menangi Pilpres, Mendagri Sarankan Jokowi Mundur dari Gubernur DKI
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Densus 88 Berhasil Bekuk 2 Terduga Jaringan Teroris

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com