BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik at

Kuota Haji 2014 Sebanyak 168.800 Orang, Termasuk 13.600 Haji Khusus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Agama menetapkan, kuota haji tahun 2014 sebanyak 168.800 orang,

Mulai Mei, Tarif Listrik Golongan Besar dan Industri Naik Bertahap
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan pertimbangan untuk mempertahankan kelangsungan penyediaan tenaga list

Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
ACEH, Berita HUKUM - Dituding curang, tujuh calon legislatif (caleg) dari partai nasional dan partai

Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengatakan, semoga kerusakan li

ECPAT: Pornografi dan Trafficking Anak Makin Tinggi
JAKARTA, Berita HUKUM - Permasalahan pornografi, prostitusi, dan trafficking anak secara on line ban

Google Beli Pembuat Pesawat Tak Berawak
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Perusahaan raksasa Google mengakuisisi perusahaan pembuat pesawat tanpa a

KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekol

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Seharusnya E-KTP Berfungsi Dalam Segala Hal
Kuota Haji 2014 Sebanyak 168.800 Orang, Termasuk 13.600 Haji Khusus
Mulai Mei, Tarif Listrik Golongan Besar dan Industri Naik Bertahap
Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
ECPAT: Pornografi dan Trafficking Anak Makin Tinggi

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Tujuh Caleg Parnas dan Parlok di Aceh Utara Tuntut Pemilu Ulang
Tata Group Disebut Berada Dibalik Kanal Perusak Lingkungan
ECPAT: Pornografi dan Trafficking Anak Makin Tinggi
KPK Diminta Seret Aktor-Aktor Intelektual Kasus Korupsi P3SON Hambalang
FITRA: Awasi Kebocoran Anggaran Pemilu Legeslatif dan Pilpres
UN Hari Terakhir di Samarinda Amburadul, Soal Ujian Foto Copy dari Sekolah Lain

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com