Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
BATAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Farial mempertanyakan kepada

TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining
JAKARTA, Berita HUKUM - TNI akan mendukung sepenuhnya pemberantasan Illegal Mining yang dilakukan pa

KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar kembali membongkar kasus

Soal Sinergitas Pemberantasan Korupsi, Ini Kata Jaksa Agung, Wakapolri, dan Plt. Ketua KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat menerima Jaksa Agung HM. Prasetyo, Wakil Kepala Kepolisian Negara Repub

Lagi, BNN Musnahkan Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali memusnahkan barang bukti yang didapat

Pertamina Lakukan Berbagai Upaya untuk Menjaga Ketersediaan Elpiji 3 Kg
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam memperoleh

Discovery Hotel & Convention Ancol Gelar Kegiatan Kemanusiaan Donor Darah
JAKARTA, Berita HUKUM - Di bulan Februari yang penuh kasih sayang ini, Discovery Hotel & Convention

Menkes Tinjau Hukuman Kebiri bagi Pemerkosa
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Kesehatan, Nila Moeloek akan mengkaji wacana hukuman pemerkosa denga

   

  Berita Terkini >>
   
Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining
KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
Soal Sinergitas Pemberantasan Korupsi, Ini Kata Jaksa Agung, Wakapolri, dan Plt. Ketua KPK
Lagi, BNN Musnahkan Sabu dan Ribuan Butir Ekstasi
Pertamina Lakukan Berbagai Upaya untuk Menjaga Ketersediaan Elpiji 3 Kg

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
Nasib Ahok di Ujung Tanduk, Paripurna Hak Angket Digelar Besok
Pakai VoLTE untuk Telepon, Bolt Tantang Operator Besar
Kolaborasi BNN Bersama Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Narkotika
Kereta Dorong Bayi Isi Sabu
Lebih Dari Rp 250 M Harta Fuad Disita

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com