BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak sebagai Inspektur Upacara p

Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
ACEH, Berita HUKUM - Bupati bersama Kapolres, Dandim 01014 Aceh Timur, Sekretaris Daerah, para Kepal

DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna memutuskan untuk membatalkan pembentukan Panitia Khusus Pemi

Aksi di Hong Kong Berlanjut, Instagram 'Diblokir'
Layanan media sosial berbagi foto Instagram dilaporkan diblokir di Cina di tengah unjuk rasa prodemo

Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
MEDAN, Berita HUKUM - Pancasila dinilai sudah sempurna. Di dalamnya terdapat prinsip gotong royong,

United Bike Sambut 69 Peserta Touring dari Ambarawa
TANGERANG, Berita HUKUM - Bersepeda tidak lagi berbicara bagaimana berolahraga yang sehat. Namun den

Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
JAKARTA, Berita HUKUM - Mampu berkompetisi melalui cakap menulis dan berbahasa Inggris dicanangkan L

Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
BANDUNG. Berita HUKUM - Perbuatan melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri melalui pengubahan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Buka Kejuaraan Drum Band
Muspida Aceh Timur Pesijuk Kantor Wartawan Bersama 'Pesawat'
DPR Batal Bentuk Pansus Pemilu 2014
Aksi di Hong Kong Berlanjut, Instagram 'Diblokir'
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
United Bike Sambut 69 Peserta Touring dari Ambarawa

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pancasila Perekat Persatuan Bangsa
Cakap Berbahasa Inggris Guna Sambut Daya Saing
Rekayasa Isi Surat Dokter Nekat Korupsi 5 Milyar
Penegakkan Hukum di Jawa Barat, Feri Jamin akan Bersih dari Intervensi Politik
IPO Blue Bird Terancam Batal
Ibadah Haji 1435 H Dinyatakan Haji Akbar, Di Mekkah Petugas Jamaah Haji Indonesia Jarang Terlihat

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com