Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminpin upacara Serah Terima Jaba

Komandan Lanud Halim Jalin Komunikasi Dengan Sekolah Di Wilayahnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Umar Sugeng Hariyono, S.IP., S

Pangkostrad Pimpin Tradisi Pelepasan Mantan Pangkostrad Jenderal TNI Mulyono
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Ruang Mandala Makostrad, Jalan Medan Merdeka Timur No 3 Jakart

Penerimaan Tugas dan Jabatan Persit KCK Gabungan Kostrad dan Kartika Jaya IX Kostrad
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana yang masih menjabat Ketua Persit Ka

Terkait Kericuhan Muktamar ke 33 NU, Pengamat: Parpolisasi Masyarakat Madani
JAKARTA, Berita HUKUM - Menurut pandangan pengamat politik Muchtar Effendi Harahap, "Apa yang terjad

Dansatgas Indobatt: Prajurit Garuda Dekat Dengan Warga Lokal di Darfur
SUDAN, Berita HUKUM - Selain melaksanakan kegiatan rutin operasi baik itu patroli, pengamanan aset U

Dirut Pelindo II Dituding Berbohong Soal Konsesi dan Pendapatan Besar Karyawan JICT
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) dituding memberikan k

Tuntut PM Najib Razak Mundur, 29 Warga Malaysia Ditahan
MALAYSIA, Berita HUKUM - Kepolisian Malaysia menangkap 29 orang, termasuk enam perempuan, dengan tud

   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI
Komandan Lanud Halim Jalin Komunikasi Dengan Sekolah Di Wilayahnya
Pangkostrad Pimpin Tradisi Pelepasan Mantan Pangkostrad Jenderal TNI Mulyono
Penerimaan Tugas dan Jabatan Persit KCK Gabungan Kostrad dan Kartika Jaya IX Kostrad
Terkait Kericuhan Muktamar ke 33 NU, Pengamat: Parpolisasi Masyarakat Madani
Dansatgas Indobatt: Prajurit Garuda Dekat Dengan Warga Lokal di Darfur

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com