BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kapital Politik Jokowi Vs Prabowo
Oleh: Kamaruddin Hasan

HASIL SURVEY demi survei dari berbagai lembaga survei setahun terakhir, te

Tak Harus Kesana-Kemari, Presiden SBY: Pemimpin Harus Punya Hati dan Visi
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, pemimpin itu datang da

Respons PKB Sikapi Kiai NU Dorong Mahfud MD Jadi Cawapres Prabowo
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah kiai NU di Jawa Timur mendorong Mahfud MD untuk menjadi cawapres ba

Putin Tuduh Internet Proyek CIA
RUSIA, Berita HUKUM - Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut internet sebagai proyek Badan Intelijen

Api di Pasar Senen Masih Menyala
JAKARTA, Berita HUKUM - Api masih membakar pasar Senen, Jakarta Pusat, asap tebal masih membumbung t

WHO Khawatir Virus MERS Makin Merajalela dan Mengerikan
ARAB SAUDI, Berita HUKUM - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir dengan meningkatnya jumlah pend

Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
BOGOR, Berita HUKUM - Perpecahan di internal petinggi DPP PPP akhirnya tercapai kesepakatan Islah ke

Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahfud MD mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK), masih terus berjuang untuk m

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Kapital Politik Jokowi Vs Prabowo
Tak Harus Kesana-Kemari, Presiden SBY: Pemimpin Harus Punya Hati dan Visi
Respons PKB Sikapi Kiai NU Dorong Mahfud MD Jadi Cawapres Prabowo
Putin Tuduh Internet Proyek CIA
Api di Pasar Senen Masih Menyala
WHO Khawatir Virus MERS Makin Merajalela dan Mengerikan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Kapital Politik Jokowi Vs Prabowo
Api di Pasar Senen Masih Menyala
Petinggi PPP Islah, Menuju Indonesia Berkah
Mahfud MD Tetap Maju pada Bursa Capres dan Cawapres
MK Tolak Gugatan UU Kejaksaaan, Antasari: Penahanan Saya Batal Demi Hukum
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com