Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pakar Hukum Agraria: Pelaku Pengrusakan Hutan Tidak Serta-merta Dipidana
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Hakim Konstitusi yang juga merupakan pakar hukum agraria, Achmad Sodi

Korut Ancam akan Serang Amerika Serikat
KOREA UTARA, Berita HUKUM - Korea Utara mengancam akan melakukan serangan 'yang tidak spesifik' atas

Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis
JAKARTA, Berita HUKUM - Target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah mencapai 7% pada 2016

Sekjen DPR RI Lepas Tim Sukarelawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Senin (22/12) melepas Tim Sukarelawan ya

Semuel Haning Rektor Univ. PGRI NTT Kupang Lakukan Penipuan
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kasubdit Penyelarasan dan Kem

KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Komisi Informasi Aceh (KIA) Provinsi Aceh pada, Senin (22/12) menggelar sidang

Panglima TNI Canangkan Sapta Cita Pokok-Pokok Kebijakan Pimpinan TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di

Menko Sofyan Tolak Investasi PLTN Rusia
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku telah menolak

   

  Berita Terkini >>
   
Pakar Hukum Agraria: Pelaku Pengrusakan Hutan Tidak Serta-merta Dipidana
Korut Ancam akan Serang Amerika Serikat
Target Pertumbuhan Ekonomi Harus Realistis
Sekjen DPR RI Lepas Tim Sukarelawan
Semuel Haning Rektor Univ. PGRI NTT Kupang Lakukan Penipuan
KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Semuel Haning Rektor Univ. PGRI NTT Kupang Lakukan Penipuan
KIA Gelar Sidang Ajudikasi LSM-KANA Vs PPID Aceh Timur
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Minerba
Panja Minerba Tinjau Usulan Wilayah Tambang Baru di Lampung Timur
Monday 08 Apr 2013 10:29:52
 
Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Lampung Timur.(Foto: Ist)
LAMPUNG TIMUR, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan (Kunlap) memantau langsung potensi bahan galian pasir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Kegiatan ini untuk memverifikasi usulan pemberian dispensasi penetapan wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah ini.

"Kita kelapangan sebagai bagian dari tahapan perizinan sebelum ditetapkan menjadi wilayah tambang. Seringkali keterangan diatas kertas, penjelasan dalam rapat tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini yang perlu kita lihat," kata anggota Panja Minerba Asfihani di Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur, Minggu (7/4).

Ia menekankan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap kegiatan tambang di daerah baik dari perizinan sampai pengelolaan yang harus pro-lingkungan. Kebijakan itu menurutnya agar kekisruhan seperti yang terjadi di masa lalu tidak terulang.

"Amdal tidak dibuat, pasca tambang tidak dipenuhi sehingga rakyat yang dirugikan atau izin yang tumpang tindih, bupati lama berikan izin kemudian bupati yang baru terpilih menerbitkan izin lagi," tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut anggota Komisi VII Agus Sulistyono mempertayakan penjelasan seorang pengusaha tambang yang mengaku telah mengantongi izin dari bupati seluas 50 hektar. Baginya berdasarkan aturan yang ada bupati hanya dapat memberikan izin wilayah pertambangan rakyat maksimal 25 hektar.

"Walaupun kemudian penjelasan itu diralat lagi oleh pengusaha, bagi kita yang penting setiap keterangan harus didukung dokumen, mesti clear semua," tekannya.

Ia berharap pemda dan didukung masyarakat lebih berperan dalam mengawasi penegakan peraturan di bidang pertambangan di daerah. “Kalau bermasalah banjir misalnya yang terkena dampaknya ya masyarakat setempat,” ujarnya.

Dalam laporan Pemkab Lampung Timur terdapat potensi mineral pasir kwarsa sebesar 134.352.000 m3 dan pasir bangunan 1.874.000 m3. Potensi tambang terluas terletak di Kecamatan Pasir Sakti 1.163,63 hektar, sebagian lain tersebar di beberapa kecamatan dalam jumlah yang lebih kecil. Pemkab mengusulkan perluasan wilayah tambang pasir sampai mencapai 1000 hektar yang berdasarkan UU harus mendapat rekomendasi pemerintah pusat dan DPR.(iky/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com