Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
PNS
PNS Diminta Tidak Terlibat Politik Praktis
 

Ilustrasi (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pegawai negeri sipil (PNS) diminta netral dan tidak terlibat politik mendukung salah satu calon gubernur (Cagub) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta 2012 mendatang. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri) harus tetap bertindak profesional dan proporsional.

“Anggota Korpri harus netral. Diharapkan juga bisa menghindari politik praktis," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, saat menjadi Inpestur Upacara peringataan HUT ke-40 Korpri yang berlangsung di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa (29/11).

Dijelaskannya, PNS diminta bersikap netral dan tidak terlibat langsung dalam politik praktis, apalagi mendukung figur-figur tertentu dari bakal calon pasangan gubernur. Jika nanti ada yang terlibat, dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang ada. “Keterlibatan PNS dalam politik praktis itu, dapat menimbulkan perpecahan dan diharmonisasi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gamawan juga mengajak anggota Korpri untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, pagawai negeri dituntut agar tidak membeda-bedakan asal-usul, agama, etnis, serta budaya. "Saat ini, negara sedang jalankan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Gamawan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan mengatakan, pihaknya tengah menjalankan reformasi birokrasi di lingkungannya. "Kami harus lebih profesional dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Serta berusaha semaksimal mungkin memperbaiki kualitas pelayanan, yang sampai saat ini masih terus diperbaiki sesuai dengan standar nasional," kata Fadjar.(bjc/wmr)




 
   Berita Terkait > PNS
 
  Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara
  16 ASN Kaur Dipecat, Sementara Tersangka OTT BKDPSDM Lolos dari Pemecatan
  DPR Dorong Pegawai Honorer Diberi Remunerasi
  293 Honorer Kategori 2 Gantungkan Harapan dengan DPRD Kaur
  Kemenpan RB: Ada 2.357 ASN Terlibat Kasus Tipikor dalam Tahap Pemberhentian
 
ads1

  Berita Utama
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

KAMI Serukan Masyarakat Indonesia Turunkan Bendera Setengah Tiang Pada 30 September

Kaburnya Napi WNA China dari Lapas Tangerang Banyak Kejanggalan, Perlu Diinvestigasi Mendalam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Anis Byarwati: Gelontoran Dana Rp 20 Triliun Untuk Jiwasraya Mencederai Hati Rakyat

Akmal Taher Mundur dari Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19

Banggar DPR Bersama Pemerintah Setujui RUU APBN TA 2021

Prahara Putusan Niaga No 211 di PN Jakpus

63 Tahapan Rekonstruksi Digelar, Polda Metro: Ada Adegan Tawar Menawar Aborsi Rp 2-5 Juta

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2