Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
PHK
PN Jakpus Kembali Gelar Sidang PHK Produser TV Beritasatu
2019-08-18 07:33:02
 

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Laila Arlini, jadi saksi ahli.(Foto:dok. AJI)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Persidangan kasus Pemutusan Hubungan Kerja dengan penggugat, Jekson Simanjuntak, produser Berita Satu TV, kembali berlangsung di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Sidang ini berlangsung setelah sebelumnya menghadirkan dua orang saksi yakni Asnil Bambani selalu Ketua AJI Jakarta dan Siswanto Jurnalis Akurat.Co.

“Agenda persidangan hari ini adalah mendengarkan keterangan ahli,” kata Jekson Simanjuntak, Rabu (14/8).

Dalam persidangan, penggugat menghadirkan Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta, Laila Arlini, sebagai ahli.

Kehadiran ahli ini untuk mendengarkan keterangannya terkait prosedur cuti dan kategori mangkir.

Dalam keterangannya, Laila menyebut cuti adalah hak normatif setiap pekerja sesuai pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya, cuti dapat diambil kapan saja, sesuai dengan kebutuhan pekerja.

Sementara, terkait dengan prosedur pengajuan cuti diatur dalam pasal 79 ayat 3 UU Ketenagakerjaan. Perusahaan diamanatkan untuk mengatur lebih rinci terkait cuti di dalam peraturan perusahaan atau PKB atau perjanjian kerja.

Adapun jenis cuti yang diatur undang-undang tenaga kerja diantaranya cuti tahunan, cuti panjang, melahirkan, izin meninggalkan pekerjaan, haji, dan lain-lain.

Apabila ada bentuk cuti lain yang belum dijelaskan dalam undang-undang, maka sebaiknya diatur secara rinci di peraturan perusahaan atau peraturan kerja.

Lebih lanjut Laila menjelaskan, apabila cuti tidak diberikan sebagaimana diatur di pasal 187 UU Ketenagakerjaan itu, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan satu bulan penjara dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp100 juta.

“Khusus cuti dengan alasan kemanusiaan, menurut Laila seharusnya diberikan, selama pemberitahuan terkait itu dilakukan. Alasan kemanusiaan hendaknya dipertimbangkan, karena kepergian pekerja bukan untuk kepentingan pribadi namun demi misi kemanusiaan,” ujar Jekson.

Kemudian, terkait perlu tidaknya persetujuan atasan dalam pemberian cuti, Laila menegaskan sebaiknya mengacu pada peraturan perusahaan. Sehingga, jika tidak ada pasal di peraturan perusahaan yang mewajibkan cuti dengan izin atasan, maka cuti sebaiknya diberikan.

Menurut Laila, ini menjadi penting karena peraturan perusahaan menjadi acuan yang harus dipatuhi bersama, baik oleh pekerja maupun pihak perusahaan.

Sebelumnya diketahui, penggugat (Jekson Simanjuntak) berangkat sebagai relawan AJI Jakarta untuk melakukan misi kemanusiaan di Palu, Sulawesi Tengah, dengan menggunakan hak cutinya.

Namun sayang cutinya tidak diberikan dan malah dianggap mangkir oleh perusahaan, meskipun telah menyertakan surat tugas dari AJI Jakarta.

Dalam paparannya, Laila menjelaskan kriteria mangkir. Yaitu seseorang yang dalam lima hari berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan dan tanpa pemberitahuan.

Maka, dengan penjelasan itu alasan mangkir yang menjadi dasar pemutusan hubungan industrial oleh perusahaan terhadap penggugat tidak terpenuhi.

Selanjutnya, majelis hakim juga menanyakan lebih jauh terkait penyelesaian kasus ini. Laila menyampaikan bahwa pembinaan menjadi jawaban yang seharusnya dilakukan.

Pembinaan yang dimaksud berupa pemberian teguran hingga surat peringatan, bukan dengan pemutusan hubungan kerja.

Karena itu, berdasarkan pemaparan Laila, Jekson Simanjuntak yang juga merupakan pengurus AJI Jakarta sudah selayaknya diterima kembali bekerja di Berita Satu TV dengan posisi yang sama.(akurat/aji/bh/sya)



 
   Berita Terkait > PHK
 
  Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
  Komitmen Diaspora Membantu Korban PHK dan Terdampak Covid-19
  Kadin Perkirakan Angka PHK Lebih Besar Dari Data Pemerintah, Bisa Mencapai 15 Juta Orang
  Pemerintah Harus Siapkan Strategi Hadapi Gelombang PHK
  Presiden KSPI Akan Adukan Permasalahan ANTARA ke Presiden Jokowi, ITUC, dan ILO
 
ads1

  Berita Utama
Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

Wahh Parah! Data Penerima Bansos Ternyata Belum Di-Update Sejak 2015

Muncul Skenario Anies-AHY 2024, Politikus Demokrat: Pasangan Yang Saling Melengkapi

Dampak Resesi Dunia, Gus Jazil: Kita Beli Produk Lokal dari UMKM

 

ads2

  Berita Terkini
 
PA 212: Sebaran Baliho Habib Rizieq Bentuk Perlawanan Pada Neo PKI

Perlunya Pembentukan Lembaga Peradilan Pemilu

Motif Sakit Hati, Dalang Pembunuhan Bos Roti Terancam Hukuman Mati

Majelis Hakim Akan Panggil Paksa Irianto Lambrie Apabila Sidang Lanjutan Tidak Hadir di Persidangan

Wakapolri Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Pelaksana II Penanganan Covid-19 dan PEN

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2