Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Peternakan
PKS: Peternak Menjerit, Kenapa Presiden Diam Saja?
2021-09-11 09:54:01
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penangkapan oleh Polisi pada peternak yang protes minta tolong Presiden Jokowi harusnya tidak perlu dilakukan. Peternak yang sudah berjasa memberikan kontribusi positif dalam perekonomian nasional nasibnya semakin susah. Sekedar menyampaikan aspirasi kepada Presiden dalam kunjungan ke Blitar saja langsung di "amankan" oleh aparat.

"Coba polisi lihat dan baca apa aspirasi dan suara peternak ini, urusan nyawa dan nasib masa depan peternak nasional yang sedang sekarat karena harga jagung yang terus naik" kata Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan

Sikap dan perlakuan yang ditunjukkan oleh aparat berlebihan, harusnya dengan persuasif serta pembinaan kepada warga yang mungkin juga tidak paham regulasi pengamanan Presiden. Data dari Pinsar dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Peternak Ayam Nasional (Gopan), 68% kebutuhan ayam nasional dipenuhi oleh pengusaha besar yang rata-rata pemodal asing. Peternak lokal hanya mengisi 20 - 30%, bahkan tahun 2021 ini kondisi bisa jadi 90% sudah dikuasai oleh kinglomerasi. Peternak lokal tinggal 10%.

"Kenapa Presiden tidak melihat dan berdialog langsung dengan peternak yang menyuarakan aspirasi? Kalau mau sejenak turun dan mendengarkan akan mendapatkan solusi. Suara peternak tersebut adalah suara peternak rakyat seluruh Indonesia" ujar Riyono.

Terkait protes peternak yang mengeluhkan harga jagung mahal sebagai bahan utama pakan ternak memang cukup berat bagi binsis peternakan rakyat. Apalagi yang menggunakan sistem kemitraan. Harga daging ayam dan telur terus turun.

"Pak Presiden kalau kunjungan jangan hanya melihat yang enak - enak saja, sekali - kali dengarkan suara pahit rakyatmu yang bisa jadi itu adalah kondisi faktual yang belum anda ketahui" tutup Riyono.(PKS/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Wakil Ketua MPR: Ini Koreksi Keras atas Pembuatan Legislasi

Kapolda Metro: Jangan Pernah Lelah Menyelamatkan Masyarakat dari Bahaya Narkoba

Suntikan APBN Terhadap Kereta Cepat Jakarta-Bandung, PKS: Pemerintah Inkonsisten Susun Rencana

 

ads2

  Berita Terkini
 
Soroti Ganjil Genap di Jalan Margonda Depok, Pengamat: Kebijakan yang Tidak Tepat dan Latah

Komisi VI Minta Kejelasan PT Antam Rugi Rp159 Miliar pada LKTT 2021

Pemotongan Anggaran MPR,Terkesan Upaya Systematis Mendegradasi Peran MPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara

Ahmad Basarah: Tidak Ada Kesepakatan Pimpinan MPR Minta Sri Mulyani Dipecat

Kabid Humas PMJ: Lomba Orasi Unjuk Rasa Diharapkan Beri Edukasi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2