Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pilpres
PAN: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Aktor Intelektual Rusuh 22 Mei
2019-05-24 20:53:00
 

Waketum PAN Bara Hasiban dalam diskusi LSPI.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mendesak pengusutan secara tuntas kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu. Ia meminta aktor intelektual peristiwa itu ditangkap.

"Orang-orang yang mendesain kerusuhan harus diungkap, orang-orang itu tidak punya ruang dalam demokrasi di negeri ini," ujar Bara di diskusi Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) bertema 'Legitimasi Pemilu 2019: Antara People Power dan Rekonsiliasi' di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Menurut Bara, kerusuhan yang mengakibatkan korban jiwa itu banyak menimbulkan kerugian, termasuk dari sisi ekonomi. Sebab, penilaian negatif dari negara lain, membuat iklim investasi bisa memburuk.

"Menimbulkan banyak kerugian, padahal persepsi postif dari negara lain merupakan bagian penting. Kita minta pemerintah bersikap tegas, termasuk penegakkan hukum kepada semua pihak," tutur Bara.

Ia pun meminta kader PAN tak terlibat aksi demonstrasi menyikapi Pemilu, apalagi dilakukan hingga merusak fasilitas umum. Sebab seperti yang terjadi sebelumnya, aksi tersebut rentan ditunggangi kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab. Apalagi aksi berujung pada gerakan people power, yang dinilainya tidak tepat dilakukan di kondisi saat ini.

Selain diskusi, turut digelar deklarasi penolakan aksi people power oleh mahasiswa dari Jaringan Mahasiswa Antar-Kampus. Mereka juga mendukung kepolisian menjaga kamtibmas dan mendorong penegak hukum mengusut tuntas kerusuhan 21-22 Mei.

"Konsep people power tidak relevan sekarang ini. Menciptakan situasi dan persepsi tidak legitimate sehingga membuat semua orang turun ke jalan. Bagi saya kejadian kemarin akumulasi dari kejadian terus-menerus untuk menebarkan delegimitasi," tandasnya.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
  Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
  Rekonsiliasi Trah Jokowi-Titiek, Mungkinkah Jadi Solusi Cegah Perpecahan Bangsa?
 
ads

  Berita Utama
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

DPR RI Pilih Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Baru Periode 2019-2023

BJ Habibie Wafat, Pemerintah Ajak Kibarkan Bendera Merah Putih Setengah Tiang

 

  Berita Terkini
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Festival Budaya Bahari Internasional Bakal Digelar di Pulau Tidung

Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol

Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2