Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya Tolak Teken Hasil Pileg 2019
2019-05-21 13:41:39
 

Tampak KPU saat mengumumkan perolehan suara nasional masing-masing peserta pemilu presiden-wakil presiden, partai politik DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD pada Pemilu 2019, Selasa (21/5) dini hari.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kubu Prabowo-Sandi konsisten menolak hasil pilpres 2019. Tak hanya saksi BPN 02, saksi 4 parpol pendukung Prabowo-Sandi juga kompak menolak menandatangai hasil Pileg 2019.

"Penolakan ini sebagai monumen moral bahwa kami tidak pernah menyerah untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kecurangan, untuk melawan kesewenang-wenangan, untuk melawan kebohongan, dan untuk melawan tindakan apa saja yang akan mencederai demokrasi," kata Saksi BPN 02 Aziz Subekti di Kantor KPU, Selasa (21/5)

"Tanpa mengurangi kekhidmatan di dalam pembacaan dari pengesahan suara yang telah kita lakukan sejak tanggal 4 mei rekap di KPU pusat," tambahnya.

Penolakan Aziz disambut oleh partai partai pendukung 02. Mulai dari PKS, Gerindra, Berkarya, hingga PAN juga menolak untuk menandatangani berita acara.

Saksi PKS, Amar Ihsan Rangkuti, mengatakan penolakan untuk tanda tangan sebagai bentuk solidaritas mereka sebagai pengusung Prabowo-Sandi.

"Mohon maaf kami tidak menandatangani," kata Amar di Lokasi.

Berturut-turut saksi Gerindra Abdul Harris, Saksi PAN Fikri Yasir, dan saksi Berkarya Andi Picunang, juga menolak menandatangani berita acara rekap. Namun, Gerindra untuk beberapa provinsi tetap menandatangani.

"Kami juga Partai Gerindra kami menyatakan tidak menandatangi itu. Tapi untuk beberapa provinsi kami tanda tangani, tapi untuk rekap kami tidak bisa tanda tangani," kata Abdul Harris.

Senada dengan Gerindra, saksi PAN juga menyatakan tak menandatangani hasil rekap final itu.

"Kami saksi PAN jadi sebagaimana disaksikan kawan Gerindra dan PKS memang ada beberapa daerah pemilihan dan satu provinsi yang kami permasalahkan jadi kami tidak bisa tandatangan berita acara," ucap Fikri.

"Ini sebagai bentuk solidaritas kita, sebagai mitra koalisi melihat PKS PAN Gerindra yang tidak menandatangani ini kami juga memutuskan untuk tidak menandatangani," ucap saksi Berkarya Andi Picunang.

Meski PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya menolak meneken hasil Pileg, Partai Demokrat yang masih koalisi Prabowo, tetap meneken berita acara yang disiapkan KPU.

Berikut perolehan suara sah parpol di Pemilu 2019:

1. PKB: 13.570.097 (9,96%)
2. Gerindra: 17.594.839 (12,57%)
3. PDIP: 27.053.961 (19.33%)
4. Golkar: 17.229.789 (12.31%)
5. NasDem :12.661.792 (9,05%)
6. Garuda :702.536 (0,05%)
7. Berkarya :2.929.495 (2,09%)
8. PKS: 11.493.663 (8,21%)
9. Perindo: 3.738.320 (2,76%)
10. PPP: 6.323.147 (4,52%)
11. PSI: 2.650.361 (1,89%)
12. PAN: 9.572.623 (6,84%)
13. Hanura: 2.161.507 (1,54%)
14. Demokrat: 10.876.507 (7,70%)
19. PBB :1.099.848 (0,79%)
20. PKPI :312.775(0,22%)

Dari data rekap tersebut, diketahui ada 7 partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold 4% yaitu Partai Garuda, Partai Berkarya, Perindo, PSI, Partai Hanura, PBB, dan PKPI.(kumparan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
  Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
  Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
  Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
  Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2