Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Ombudsman
Ombudsman Mediasi Warga Kembangan dengan Pemprov DKI
Wednesday 11 Mar 2015 04:34:10
 

Ombudsman Budi Santoso memimpin mediasi warga Kembangan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.(Foto: Humas Ombudsman)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ombudsman Republik Indonesia menggelar mediasi antara Warga RT 11 Kembangan Jakarta Barat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dugaan tidak kompetennya Dinas Tata Ruang Prov DKI Jakarta, dalam menindaklanjuti penolakan terhadap rencana pembangunan Apartemen Aerium, di dalam Perumahan Permata Buana, Jakarta Barat pada, Selasa (10/3).

Dalam mediasi tersebut Ombudsman mengundang Gubernur DKI, Walikota Jakarta Barat, Kepala Dinas BLPHD Provinsi DKI, Kepala Dinas Penataan Kota Prov DKI, Kepala Dinas PTSP Provinsi DKI Jakarta, Direksi PT Kembangan Permai Development serta pelapor. Ombudsman Penyelesaian Laporan Budi Santoso memimpin langsung proses mediasi.

“Pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan dan mencatat komitmen dari terlapor kepada pelapor,” ujar Budi Santoso.

Pertemuan ini sebagai upaya tindak lanjut atas pertemuan Ombudsman Republik Indonesia dengan jajaran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 November 2014 dan 25 Februari 2015, terkait laporan/pengaduan dari perwakilan warga RW 11, Perumahan Taman Permata Buana, Kembangan , Jakarta Barat.(obds/bhc/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2