Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ombudsman
Ombudsman Harus Kawal Layanan Publik
2018-10-21 07:06:12
 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10).(Foto: Erman/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sejalan dengan reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan publik yang digaungkan pemerintah, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memiliki tugas salah satunya untuk memastikan dan mengawal sejauh mana kedua target pemerintah itu terwujud.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron saat memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspek) ke Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (18/10). Pada kunspek tersebut, Komisi II mengadakan pertemuan dengan Wakil Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, ORI Kaltim, Kakanwil BPN Kaltim serta Kakan BPN Balikpapan.

"Bagaimanapun, semua harus ada keselarasan antara pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang berwibawa, kemudian pemerintahan yang transparan dengan agar terwujud pelayanan publik yang baik di Kaltim ini," ujar Herman.

Dalam mencapai target tersebut, legislator F-Demokrat itu mengatakan tugas Ombusman cukup berat, namun kewenangannya belum begitu kuat. Ke depan, Komisi II DPR RI berusaha agar tugas pokok dan fungsi lembaga ini diperkuat berikut dengan anggarannya.

"Tidak hanya memberikan sanksi, namun Ombudsman juga harus memberikan solusi, supaya pelayanan publik yang prima dapat hadir di tengah-tengah masyarakat kita," tandas Herman.

Selain itu, mantan Pimpinan Komisi VII ini mengapresiasi reformasi birokrasi yang sudah cukup baik di Pemprov Kaltim maupun di Kota Balikpapan. Ia akan terus mendorong terwujudnya birokrasi bersih transparan. "Hal ini terus kita kawal agar sesuai dengan komitmen dan arah kebijakan reformasi birokrasi," tandas legislatir dapil Jawa Barat VIII itu.

Kunspek Komisi II DPR RI juga diikuti oleh Eddy Kusuma Wijaya, M. Hasbi Asyidiki Jayabaya (F-PDI Perjuangan), Firman Soebagyo (F-Partai Golkar), M. Afzal Mahfuz (F-PD), Abdul Hakam Naja (F-PAN), Evi Fatimah (F-PKB), Aus Hidayat Nur (F-PKS), Kresna Dewanata Phrosakh (F-NasDem) dan Sudiro Asno (F-Hanura).(es,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2