Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
Jakarta
OC Kaligis Gugat Gubernur DKI Jakarta karena Angkat Bambang Widjojanto
2019-09-10 21:58:03
 

Advokat senior OC Kaligis.(Foto: BH /ars)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dengan langkah gontai dan senyum sumringah, setelah sekian lama advokat senior OC Kaligis ini tak kelihatan karena menjalani hukuman penjara, tiba-tiba membuat "geger" Pengadilan. Pasalnya dia menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tuntutan dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Gugatan PMH tersebut karena Gubernur DKI Jakarta mengangkat Bambang Widjojanto sebagai anggota Tim Gubernur Unit Percepatan Pembangunan (TGUPP). Dimana Bambang Widjojanto yang biasa disapa BW itu, berstatus sebagai tersangka dugaan sumpah palsu dan keterangan palsu di Polda Kalimantan Timur. BW dijerat dengan Pasal 242 ayat 1 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1KUHP junto Pasal 55 ayat ke 2 KUHP junto Pasal 56 KUHP.

Gugatan tersebut diajukan OC Kaligis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Dalam persidangan yang telah memasuki tahap mediasi ini, diketuai oleh majelis hakim Rosmina, SH MH.

"Kenapa saya menggugat Gubernur, karena visi dan misinya adalah pemerintahan yang bersih" ujar OC Kaligis kepada wartawan di PN Jakpus, Selasa (10/9).

Sedangkan diponering, menurut OC Kaligis, tidak menghilangkan status hukum Bambang Widjojanto. "Sekarang dia mendapat uang dari APBD, itukan merugikan negara dan menguntungkan orang lain. Sedangkan dia berteriak dimana-mana, dia itu pengacara paling bersih. Makanya saya bilang lain kata lain perbuatan, lalu saya gugat" ungkapnya.

Oleh karena itu OC Kaligis secara pribadi mengajukan gugatan PMH tersebut dan menuntut kerugian materil sebesar Rp 1 juta. Sedangkan immateriilnya Rp 10 juta.

Selain itu, OC Kaligis juga mengkiritisi jabatan Bambang Widjojanto sebagai salah seorang tim sukses Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Sebab pada masa kampanyenya Anies dan Sandi mengkritik berat perbuatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para birokrat.

"Buktinya tersangka Prof. Denny Indrayana, Novel Baswedan, Abraham Samad, sampai kini bebas menghirup udara segar. Dibanding dengan semua tersangka KPK yang divonis hanya karena kesaksian de auditu, kesaksian kata orang, tanpa pendukung bukti lainnya," pungkasnya.(bh/ams)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Gubernur Anies Gowes Sepeda Temui Anak Yatim di Ancol
  OC Kaligis Gugat Gubernur DKI Jakarta karena Angkat Bambang Widjojanto
  Kemeriahan Jakarta Muharram Festival 2019, Hadirkan Kesetaraan dan Keadilan di Ibukota
  Tiga Panggung Besar Siap Ramaikan Jakarta Muharram Festival
  Gandeng Pakar Geologi, Pemprov DKI Jakarta Tegaskan Instalasi Gabion Bukan Terumbu Karang
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2