Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Air
Negara Mutlak Berkuasa Atas Air
2017-09-29 08:47:23
 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS.(Foto: kresno/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mengatakan RUU Sumber Daya Alam yang sedang dibahas DPR harus mampu mengatur penguasaan penuh negara atas air. Negara harus mampu memenuhi hak rakyat atas air.

"Bagaimana negara mutlak berkuasa atas air yang ada dan kemudian bisa didistribusikan kepada setiap orang. Hak warga atas air itu yang paling penting," jelas Sigit dalam RDP Komisi V dengan beberapa stakeholders, diantaranya Perhimpunan Ahli Airtanah Indonesia (PAAI), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Himpunan Ahli Teknik Hidraulik (HATHI) di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (28/9).

Dalam diskusi tersebut, mengemuka adanya pembentukan badan atau otorita air yang akan mengatur pengelolaan SDA secara terpadu. Diakui Sigit, pengelolaan air saat ini multikompleks karena ditangani berbagai kementerian. Misalnya, air permukaan ditangani Kementerian PUPR, air bawah tanah oleh Kementerian ESDM, air baku dan embung dan pencemarannya masuk ke ranah Kementerian LHK.

Belum lagi, pihak swasta yang memiliki konsesi pengelolaan sumber mata air, sehingga perlu ada rekalkulasi terhadap kepemilikan quota air. "Ini akan kita atur kembali, sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33, kita ingin memastikan bahwa negara berkuasa mutlak dalam air, apakah air permukaan, apalagi air tanah yang disedot untuk komersialisasi," sambungnya.

Politisi PKS ini juga menambahkan, keterlibatan swasta akan diatur sedemikian rupa yang memungkinkan swasta bekerjasama dengan BUMN atau BUMD untuk menghasilkan air layak minum. Dimana akses air minum aman nasional per tahun 2016 baru mencapai 71.14 persen.

"Di lain sisi, kita tidak boleh melihat peranan swasta itu momok, karena sebagian swasta masuk di PDAM sehingga air bisa dinikmati sampai ke end user Rp 7/liter. Karena itu ini akan jadi konsen kami, sehingga pasal-pasalnya akan semakin jelas, bagaimana peran swasta, peran sektor ketiga untuk menjamin setiap warga, masyarakat dan seluruh penduduk Indonesia bisa mengakses air bersih dengan mudah dan layak," tutupnya.(ann,mp0/DPR/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Air
 
  Baharudin Demmu: Beberapa Daerah di Kukar Masih Mengalami Kesulitan Air Bersih
  Wahh, Air di dalam Botol Aqua dan Nestle Mengandung 'Partikel Plastik'
  Negara Mutlak Berkuasa Atas Air
  KAT Sosialisasi Air Ajaib 'Kangen Water' pada Ibu PKK Sukapura
  Peringatan Hari Air Sedunia: Semua Elemen Bangsa Harus Kritis Sikapi Masalah Air
 
ads1

  Berita Utama
Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

 

ads2

  Berita Terkini
 
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Limpahkan Berkas Perkara Faktur Pajak Ke PN Jaksel

Indonesia Dapat Dukungan Palang Merah Internasional Usai Sampaikan Program Hukum Humaniter

Kritik Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY: Konsepnya Seperti Apa?

Nadiem Makarim Harus Belajar Kembali Tentang Kebudayaan

LPSK Apresiasi Artis Baim Wong, Bantu Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Korban TPPO

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2